detikcom

Selasa, 18/09/2012 23:59 WIB

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dipenjara Karena Terbukti Korupsi

Andi Fatima - detikNews
Ahmad Yani Muluk
Kendari, - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Gerindra, Ahmad Yani Muluk, dijebloskan ke Lapas Kendari oleh Kejari setempat, Selasa (18/9/2012) malam. Yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penahanan Ahmad Yani yang juga Ketua Gerindra Sultra, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra ini dilakukan menyusul terbitnya putusan eksekusi Mahkamah Agung terhadap 23 mantan anggota DPRD Kendari periode 1999-2004 silam. Yani yang saat itu sebagai anggota DPRD Kendari dari Partai Golkar, telah melakukan tindak pidana korupsi sekretariat DPRD Kendari pada tahun anggaran 2003-2004 sebesar Rp. 5 Miliar.

Sekitar seratus pendukungnya mengantarnya ke kantor Kejari dan lapas Kendari. Sempat terjadi insiden kecil antara petugas kejaksaan dengan pendukung Yani saat ia digiring ke Lapas. Pasalnya terpidana korupsi itu menolak naik ke mobil tahanan Kejari, malah ia menggunakan mobil jeep Rubicon berpelat Jakarta yang dihiasi gambar Prabowo Subianto.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Yendi Kusnaedy mengatakan, pihaknya telah melaksanakan putusan eksekusi MA terhadap 19 mantan anggota DPRD setempat.

"Dua orang terpidana korupsi malam ini telah kami eksekusi yakni Yani muluk dan Salahuddin, sehingga tuntaslah kami laksanakan perintah putusan MA," terangnya di kantor Kejaksaan Negeri Kendari, Selasa (18/9) malam.

13 mantan anggota DPRD Kendari untuk eksekusi jilid 2 harus menjalani hukum selama 2 tahun penjara, membayar uang denda sebesar Rp. 60 juta. Sedangkan untuk 6 orang yang sebelumnya telah dijebloskan ke Lapas akan menjalani hukuman penjara 1,6 tahun dan denda Rp. 60 juta.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Belum Dievaluasi, Kurikulum 2013 Disetop Sementara

Mendikbud Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan sementara pelaksanaan Kurikulum 2013. Alasannya, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia padahal belum dievaluasi kesiapannya. Bila Anda setuju dengan keputusan Mendikbud Anies Baswedan, pilih Pro!
Pro
55%
Kontra
45%