Detik.com News
Detik.com

Selasa, 18/09/2012 23:59 WIB

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dipenjara Karena Terbukti Korupsi

Andi Fatima - detikNews
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dipenjara Karena Terbukti Korupsi Ahmad Yani Muluk
Kendari, - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Gerindra, Ahmad Yani Muluk, dijebloskan ke Lapas Kendari oleh Kejari setempat, Selasa (18/9/2012) malam. Yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penahanan Ahmad Yani yang juga Ketua Gerindra Sultra, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sultra ini dilakukan menyusul terbitnya putusan eksekusi Mahkamah Agung terhadap 23 mantan anggota DPRD Kendari periode 1999-2004 silam. Yani yang saat itu sebagai anggota DPRD Kendari dari Partai Golkar, telah melakukan tindak pidana korupsi sekretariat DPRD Kendari pada tahun anggaran 2003-2004 sebesar Rp. 5 Miliar.

Sekitar seratus pendukungnya mengantarnya ke kantor Kejari dan lapas Kendari. Sempat terjadi insiden kecil antara petugas kejaksaan dengan pendukung Yani saat ia digiring ke Lapas. Pasalnya terpidana korupsi itu menolak naik ke mobil tahanan Kejari, malah ia menggunakan mobil jeep Rubicon berpelat Jakarta yang dihiasi gambar Prabowo Subianto.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Yendi Kusnaedy mengatakan, pihaknya telah melaksanakan putusan eksekusi MA terhadap 19 mantan anggota DPRD setempat.

"Dua orang terpidana korupsi malam ini telah kami eksekusi yakni Yani muluk dan Salahuddin, sehingga tuntaslah kami laksanakan perintah putusan MA," terangnya di kantor Kejaksaan Negeri Kendari, Selasa (18/9) malam.

13 mantan anggota DPRD Kendari untuk eksekusi jilid 2 harus menjalani hukum selama 2 tahun penjara, membayar uang denda sebesar Rp. 60 juta. Sedangkan untuk 6 orang yang sebelumnya telah dijebloskan ke Lapas akan menjalani hukuman penjara 1,6 tahun dan denda Rp. 60 juta.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%