Kemenkes Diminta Evaluasi Anggaran Termasuk Biaya Basmi Kecoa Rp 1,5M

Jakarta - Kementerian Kesehatan diminta mengevaluasi usulan anggaran Rp 31,2 triliun yang diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2013. Alasannya, sejumlah usulan alokasi anggaran Kemenkes masih dipertanyakan anggota Komisi IX DPR.

"Apabila kita cermati RKAKL yang diajukan pemerintah terkait anggaran Kesehatan yang diajukan oleh Kemenkes, maka secara gamblang bisa disimpulkan bahwa kebijakan politik anggaran yang tergambar pada postur anggaran tidak akan membuat rakyat mampu mengakses hak kesehatan yang diamanatkan oleh konstitusi," kata anggota Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (17/9/2012) malam.

Rieke memaparkan poin krusial yang harus dievaluasi Kemenkes diantaranya, alokasi anggaran untuk belanja birokrasi yang lebih besar daripada untuk pelayanan publik. Anggaran pelayanan publik Rp 15,3 triliun sementara belanja birokrasi mencapai Rp 15,8 triliun.

Selain itu, kegiatan yang tidak jelas lokasi dan output yang dihasilkan adalah, laporan pengendalian lalat dan kecoa Rp 1,5 miliar, peningkatan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (12 laporan) Rp 69,4 miliar dan penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi (500 laporan) Rp 2,88 miliar.

Tak hanya itu, Rieke juga mengkritisi klaim rumah sakit yang plafonnya perlu dipertanyakan di antaranya klaim rumah sakit (fasyankes) yang melayani pasien peserta jampersal (10 klaim) senilai Rp 1,559 triliun. Klaim rumah sakit yang melayani peserta program Jamkesmas (1.218 klaim) senilai Rp 5,73 triliun.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti mata anggaran yang tidak tertulis programnya dalam usulan RKAKL. Mata anggaran ini mencakup peningkatan pelayanan kefarmasian, peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan, perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan.

Kemenkes, sambungnya juga harus melakukan realokasi anggaran lebih pada pelayanan publik termasuk memperkuat SDM kesehatan, penambahan dan peningkatan fasilitas kesehatan. "Termasuk menambah anggaran untuk peserta Jamkesmas non kartu yang mencapai 2,6 juta jiwa agar tidak mengurangi peserta Jamkesmas," sebutnya.

Karena itu Rieke meminta dilakukannya evaluasi terhadap keseluruhan mata anggaran di Kemenkes. "Banyak anggaran tidak jelas, harus dievaluasi dulu untuk disetujui," kata dia.

(fdn/rvk)