detikcom
Selasa, 18/09/2012 07:06 WIB

Kericuhan di Kedubes AS

Komisi I: Ketegasan Pemerintah Bisa Redam Kemarahan Masyarakat

Ferdinan - detikNews
Kericuhan di depan kantor Kedubes AS di Jakarta (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat ke Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Surat itu berisi protes untuk mendesak pemerintah AS melakukan proses hukum terhadap pembuat film "Innocence of Muslims".

"Secara politik pemerintah bisa menyikapi dengan mengirim surat protes resmi. Presiden bisa menulis kepada Presiden Obama menyatakan bahwa ini persoalan serius yang bisa memicu konflik ideologis," kata Mahfudz saat dihubungi detikcom, Senin (17/9/2012) malam.

Surat ini, sebut Mahfudz akan menegaskan kepada pemerintah AS agar melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab terkait produksi film yang telah membuat gejolak di sejumlah negara.

"Pak SBY memang sudah memberi statement, tapi jangan hanya itu. Indonesia bisa bersikap lebih tegas lagi," tambah Mahfudz yang membawahi komisi bidang pertahanan, informasi dan luar negeri ini.

Sikap tegas pemerintah diyakini akan meredam kemarahan masyarakat Indonesia. "Kalau pemerintah bereaksi tegas terhadap kasus pelecehan Nabi Muhammad SAW, saya kira itu bisa ikut meredam reaksi dan kemarahan umat. Tapi kalau saya menilai pemerintah sendiri agak terlambat menyikapi persoalan ini," tuturnya.

Dalam kericuhan di depan Kedubes AS kemarin (19/7), sebanyak 11 polisi terluka. Lima demonstran pun diamankan. Sejumlah pendemo melempari kantor Kedubes AS dengan batu. Ketika dihalau, pendemo malah bentrok dengan polisi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/rvk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%