detikcom
Selasa, 18/09/2012 07:06 WIB

Kericuhan di Kedubes AS

Komisi I: Ketegasan Pemerintah Bisa Redam Kemarahan Masyarakat

Ferdinan - detikNews
Kericuhan di depan kantor Kedubes AS di Jakarta (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat ke Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Surat itu berisi protes untuk mendesak pemerintah AS melakukan proses hukum terhadap pembuat film "Innocence of Muslims".

"Secara politik pemerintah bisa menyikapi dengan mengirim surat protes resmi. Presiden bisa menulis kepada Presiden Obama menyatakan bahwa ini persoalan serius yang bisa memicu konflik ideologis," kata Mahfudz saat dihubungi detikcom, Senin (17/9/2012) malam.

Surat ini, sebut Mahfudz akan menegaskan kepada pemerintah AS agar melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab terkait produksi film yang telah membuat gejolak di sejumlah negara.

"Pak SBY memang sudah memberi statement, tapi jangan hanya itu. Indonesia bisa bersikap lebih tegas lagi," tambah Mahfudz yang membawahi komisi bidang pertahanan, informasi dan luar negeri ini.

Sikap tegas pemerintah diyakini akan meredam kemarahan masyarakat Indonesia. "Kalau pemerintah bereaksi tegas terhadap kasus pelecehan Nabi Muhammad SAW, saya kira itu bisa ikut meredam reaksi dan kemarahan umat. Tapi kalau saya menilai pemerintah sendiri agak terlambat menyikapi persoalan ini," tuturnya.

Dalam kericuhan di depan Kedubes AS kemarin (19/7), sebanyak 11 polisi terluka. Lima demonstran pun diamankan. Sejumlah pendemo melempari kantor Kedubes AS dengan batu. Ketika dihalau, pendemo malah bentrok dengan polisi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%