detikcom

Selasa, 18/09/2012 07:06 WIB

Kericuhan di Kedubes AS

Komisi I: Ketegasan Pemerintah Bisa Redam Kemarahan Masyarakat

Ferdinan - detikNews
Kericuhan di depan kantor Kedubes AS di Jakarta (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat ke Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Surat itu berisi protes untuk mendesak pemerintah AS melakukan proses hukum terhadap pembuat film "Innocence of Muslims".

"Secara politik pemerintah bisa menyikapi dengan mengirim surat protes resmi. Presiden bisa menulis kepada Presiden Obama menyatakan bahwa ini persoalan serius yang bisa memicu konflik ideologis," kata Mahfudz saat dihubungi detikcom, Senin (17/9/2012) malam.

Surat ini, sebut Mahfudz akan menegaskan kepada pemerintah AS agar melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab terkait produksi film yang telah membuat gejolak di sejumlah negara.

"Pak SBY memang sudah memberi statement, tapi jangan hanya itu. Indonesia bisa bersikap lebih tegas lagi," tambah Mahfudz yang membawahi komisi bidang pertahanan, informasi dan luar negeri ini.

Sikap tegas pemerintah diyakini akan meredam kemarahan masyarakat Indonesia. "Kalau pemerintah bereaksi tegas terhadap kasus pelecehan Nabi Muhammad SAW, saya kira itu bisa ikut meredam reaksi dan kemarahan umat. Tapi kalau saya menilai pemerintah sendiri agak terlambat menyikapi persoalan ini," tuturnya.

Dalam kericuhan di depan Kedubes AS kemarin (19/7), sebanyak 11 polisi terluka. Lima demonstran pun diamankan. Sejumlah pendemo melempari kantor Kedubes AS dengan batu. Ketika dihalau, pendemo malah bentrok dengan polisi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%