Hore! Tunjangan Tugas Hakim di Perbatasan Indonesia-Filipina Rp 10 Juta

Jakarta - Gerakan hakim menuntut kenaikan kesejahteraan hakim agar bersih dari godaan suap dan pengakuan sebagai pejabat negara sebentar lagi menjadi kenyataan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjanjikan kenaikan kesejahteraan hakim pada Januari 2013 naik. Apa kata Mahkamah Agung (MA)?

"Alhamdulillah, perjuangan kita sudah mencapai titik terang. Bahkan, satu hal yang menggembirakan adalah selain meningkatnya gaji hakim juga adanya tunjangan kemahalan. Sebagai contoh di Tahuna, Suangir Talaud, Sulawesi Utara, tunjangan kemahalannya mencapai angka Rp 10 juta," kata Hatta Ali dalam perayaan 130 tahun HUT Pengadilan Agama di Hotel Mercure, Ancol, Senin (17/9/2012).

Seraya berseloroh, dia khawatir malah para hakim nanti berlomba-lomba minta ditugaskan di daerah terpencil guna mengejar uang kemahalan.

"Jadi saya khawatir, jangan-jangan nanti akan ada fenomena baru. Kalau biasanya para hakim berkecil hati bertugas di daerah terpencil, maka kini bukan tidak mungkin para hakim akan berlomba-lomba untuk ditempatkan di daerah yang ada tunjangan kemahalannya," kata Hatta yang disambut dengan tawa para peserta.

Perjuangan hakim ini membuahkan hasil setelah bertahun-tahun diabaikan. Namun, Hatta Ali mewanti-wanti jangan kotori perjuangan dengan hal-hal yang tercela. Hakim tetap harus tampil dengan segala kemuliaannya.

"Semoga di tahun ini jumlah hakim yang ditindak semakin sedikit. Kita buktikan bahwa itu adalah oknum, tidak semua hakim berlaku demikian," pungkasnya.

Di luar tunjangan kemahalan tersebut, hakim akan mendapat tunjangan jabatan sebagai pejabat negara. Diluar tunjangan tersebut, hakim masih mendapat tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan.

Berikut daftar tunjangan jabatan seperti berkas yang didapat detikcom:

PN Kelas 1A Khusus (seperti PN Jakpus/PN Jaksel)

1. Ketua Rp 27 juta
2. Wakil Ketua Rp 24,5 juta
3. Hakim Utama Rp 24 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 22,4 juta
5. Hakim Madya/Kolonel Rp 21 juta
6. Hakim Madya Muda/Letkol Rp 19,6 juta
7. Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 18,3 juta
8. Hakim Pratama Utama Rp 17,1 juta
9. Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 16 juta
10. Hakim Pratama Muda Rp 14,9 juta
11. Hakim Pratama Rp 14 juta

Pengadilan Kelas IA
1. Ketua Rp 23,4 juta
2. Wakil Rp 21,3 juta
3. Hakim Utama Rp 20,3 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 19 juta
5. Hakim Madya/Kolonel Rp 21 juta
6. Hakim Madya Muda/Letkol Rp 17,8 juta
7. Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 16,6 juta
8. Hakim Pratama Utama Rp 15,5 juta
9. Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 13,5 juta
10. Hakim Pratama Muda Rp 12,7 juta
11. Hakim Pratama Rp 11,8 juta

Pengadilan Kelas IB
1. Ketua Rp 20,2 juta
2. Wakil Rp 18,4 juta
3. Hakim Utama Rp 17,2 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 16,1 juta
5. Hakim Madya/Kolonel Rp 15,1 juta
6. Hakim Madya Muda/Letkol Rp 14,1 juta
7. Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 13,1 juta
8. Hakim Pratama Utama Rp 12,3 juta
9. Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 11,5 juta
10. Hakim Pratama Muda Rp 10,7 juta
11. Hakim Pratama Rp 10,03 juta

Pengadilan Kelas II
1. Ketua Rp 17,5 juta
2. Wakil Rp 15,9 juta
3. Hakim Utama Rp 14,6 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 13,6 juta
5. Hakim Madya/Kolonel Rp 12,8 juta
6. Hakim Madya Muda/Letkol Rp 11,9 juta
7. Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 11,1 juta
8. Hakim Pratama Utama Rp 10,4 juta
9. Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 9,7 juta
10. Hakim Pratama Muda Rp 9,1 juta
11. Hakim Pratama Rp 8,5 juta


(asp/fdn)