detikcom
Selasa, 18/09/2012 00:01 WIB

Polisi Usut Dugaan Pidana dalam Pelanggaran Pilkada DKI

E Mei Amelia R - detikNews
Iklan APPSI
Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menerima berkas dugaan pelanggaran pidana dalam Pilkada DKI siang tadi. Polisi menyatakan siap mengusut dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah.

"Berkas diantarkan beberapa hari lalu dan per hari ini akan dihitung mulai melakukan penyidikan 14 hari ke depan karena LP baru dibuat hari ini," kata Kasat Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya AKBP Daniel Bolly Tifaona di Jakarta, Senin (17/9/2012).

Daniel mengatakan, pihaknya akan mengusut dugaan pelanggaran pasal 116 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang melakukan kampanye di luar jadwal.

Ia melanjutkan, pihaknya akan melakukan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi terlebih dahulu. Bila saksi terlapor tidak memenuhi panggilan, maka polisi akan melakukan tindakan tegas.

"Oh ya kita dalam penyidikan mengacu KUHAP saja. Kalau panggilan pertama dan kedua tidak hadir, kita panggil paksa," terang dia.

Seperti diketahui, Panwaslu meneruskan laporan pihak tim sukses pasangan cagub dan cawagub Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli terkait iklan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ahok dalam tayangan di televisi. Panwaslu menilai, iklan tersebut mengandung usur pidana.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%