detikcom

Selasa, 18/09/2012 00:01 WIB

Polisi Usut Dugaan Pidana dalam Pelanggaran Pilkada DKI

E Mei Amelia R - detikNews
Iklan APPSI
Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menerima berkas dugaan pelanggaran pidana dalam Pilkada DKI siang tadi. Polisi menyatakan siap mengusut dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah.

"Berkas diantarkan beberapa hari lalu dan per hari ini akan dihitung mulai melakukan penyidikan 14 hari ke depan karena LP baru dibuat hari ini," kata Kasat Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya AKBP Daniel Bolly Tifaona di Jakarta, Senin (17/9/2012).

Daniel mengatakan, pihaknya akan mengusut dugaan pelanggaran pasal 116 ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang melakukan kampanye di luar jadwal.

Ia melanjutkan, pihaknya akan melakukan penyidikan dengan memanggil saksi-saksi terlebih dahulu. Bila saksi terlapor tidak memenuhi panggilan, maka polisi akan melakukan tindakan tegas.

"Oh ya kita dalam penyidikan mengacu KUHAP saja. Kalau panggilan pertama dan kedua tidak hadir, kita panggil paksa," terang dia.

Seperti diketahui, Panwaslu meneruskan laporan pihak tim sukses pasangan cagub dan cawagub Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli terkait iklan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ahok dalam tayangan di televisi. Panwaslu menilai, iklan tersebut mengandung usur pidana.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%