Senin, 17/09/2012 17:44 WIB

Pengunjuk Rasa Mundur, Lalu Lintas Kembali Lancar

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Menyusul usainya aksi unjuk rasa di Kedubes AS, arus lalu lintas berangsung dipulihkan. Ratusan kendaraan yang sempat terjebak kemacetan selama lebih dari dua jam di sekitar Stasiun Gambir dan Monumen Nasional mulai dapat bergerak.

Pantauan detikcom, blokade lalu lintas ruas Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, mulai dibuka sekitar pukul 17.20 WIB, Senin (17/9/2012). Kendaraan yang melintas baik dari arah Gambir, Jl Medan Merdeka Barat, Jl Budi Kemuliaan dan yang menunggu unjuk rasa di lapangan IRTI kembali dapat berjalan lancar.

Pada saat bersamaan, belasan petugas kebersihan mulai turun jalan. Mereka membersihkan sampah-sampah sisa makanan, minuman dan batu-batu yang dilemparkan massa pengunjuk rasa ke arah barisan polisi yang menahan mereka di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Barisan polisi dan mobil water cannon juga telah ditarik tidak lama setelah massa pengunjuk rasa membubarkan diri. Hanya belasan orang polisi yang terlihat sedang beristirahat di bawah pohon dan trotoar.

Sedangkan mobil pemadam kebakaran yang dirusak massa masih berada di tempat. Kaca kabin depan pecah akibat lemparan batu dan salah satu sisinya terlihat gosong, seperti bekas bom molotov.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(lh/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%