detikcom
Senin, 17/09/2012 02:18 WIB

Usul NU Pemimpin Daerah Dipilih DPRD Jadi Masukan Bagi Komisi II DPR

Ganessa Al-Fath - detikNews
Jakarta - Salah satu hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Cirebon yang merekomendasikan bahwa pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD, menimbulkan pro dan kontra. Namun, jika memang akan dikembalikan, kesiapan untuk melaksanakan pilkada melalui sistem perwakilan oleh DPRD itu dipertanyakan.

"Ini buat Saya akan jadi masukan yang bagus buat pemerintah dan DPR. Dalam konteks ini bagaimana kita menimbang jika pilkada dikembalikan DPRD apakah telah siap? Kemudian bagaimana dengan akses publik?" ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat dihubungi detikcom, Minggu (16/9/2012).

Menurut Ganjar, hasil dari musyawarah NU tersebut patut diapresiasi serta dapat dijadikan rekomendasi bagi DPR dan Pemerintah selaku pembuat undang-undang. Namun di satu sisi, Ganjar meragukan kesiapan dari DPRD untuk melaksanakan pilkada.

Selain itu, Ganjar juga menyatakan beberapa manfaat jika pilkada dilaksanakan melalui sistem pemusyawaratan oleh DPRD. "Pilkada langsung menyebabkan problem mahal dan belum lagi konflik. Jika dilaksanakan secara tidak langsung dapat lebih murah," ujarnya.

Ganjar juga menyinggung terkait sistem pemilu langsung yang dinilai tidak sesuai dengan sistem pemusyawaratan yang tertuang dalam Sila ke-4 Pancasila. Namun ia berpendapat bahwa pemilihan presiden ternyata dipilih secara langsung dan tidak ada penolakan bahkan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sebelumnya hasil Musyawarah NU menghasilkan rekomendasi yang menyebutkan pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD.

"NU memperkuat penilaian adanya dampak negatif dari pemilukada yang dilakukan secara langsung. Kami dari komisi Masail Diniyah Maudluiyah merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung yang dipilih melalui DPRD," ujar Sekretaris Syuriah PBNU, Abdul Malik Madaniy.

Menurut Malik, dalam pilkada langsung memang terjadi sebuah interaksi antara rakyat dan calon yang akan dipilih. Namun itu malah akan menjadikan masyarakat menjadi lebih berorientasi kepada uang daripada kepentingan bersama, karena tokoh-tokoh yang terpilih ternyata tidak memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

"Terbukti yang terpilih adalah yang berani melakukan money politic. Bahlan yang berani menerapkan premanisme," terang Malik.

Dia juga menilai selama masa pilkada dilakukan secara langsung malah membuktikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Bahkan keburukan-keburukan tersebut sudah terlihat sangat nyata dan jelas sehingga perlu segera pengkajian ulang pelaksanaan pilkada.

Ikuti sejumlah peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 12.45 WIB

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%