detikcom
Senin, 17/09/2012 02:18 WIB

Usul NU Pemimpin Daerah Dipilih DPRD Jadi Masukan Bagi Komisi II DPR

Ganessa Al-Fath - detikNews
Jakarta - Salah satu hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Cirebon yang merekomendasikan bahwa pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD, menimbulkan pro dan kontra. Namun, jika memang akan dikembalikan, kesiapan untuk melaksanakan pilkada melalui sistem perwakilan oleh DPRD itu dipertanyakan.

"Ini buat Saya akan jadi masukan yang bagus buat pemerintah dan DPR. Dalam konteks ini bagaimana kita menimbang jika pilkada dikembalikan DPRD apakah telah siap? Kemudian bagaimana dengan akses publik?" ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat dihubungi detikcom, Minggu (16/9/2012).

Menurut Ganjar, hasil dari musyawarah NU tersebut patut diapresiasi serta dapat dijadikan rekomendasi bagi DPR dan Pemerintah selaku pembuat undang-undang. Namun di satu sisi, Ganjar meragukan kesiapan dari DPRD untuk melaksanakan pilkada.

Selain itu, Ganjar juga menyatakan beberapa manfaat jika pilkada dilaksanakan melalui sistem pemusyawaratan oleh DPRD. "Pilkada langsung menyebabkan problem mahal dan belum lagi konflik. Jika dilaksanakan secara tidak langsung dapat lebih murah," ujarnya.

Ganjar juga menyinggung terkait sistem pemilu langsung yang dinilai tidak sesuai dengan sistem pemusyawaratan yang tertuang dalam Sila ke-4 Pancasila. Namun ia berpendapat bahwa pemilihan presiden ternyata dipilih secara langsung dan tidak ada penolakan bahkan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sebelumnya hasil Musyawarah NU menghasilkan rekomendasi yang menyebutkan pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD.

"NU memperkuat penilaian adanya dampak negatif dari pemilukada yang dilakukan secara langsung. Kami dari komisi Masail Diniyah Maudluiyah merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung yang dipilih melalui DPRD," ujar Sekretaris Syuriah PBNU, Abdul Malik Madaniy.

Menurut Malik, dalam pilkada langsung memang terjadi sebuah interaksi antara rakyat dan calon yang akan dipilih. Namun itu malah akan menjadikan masyarakat menjadi lebih berorientasi kepada uang daripada kepentingan bersama, karena tokoh-tokoh yang terpilih ternyata tidak memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

"Terbukti yang terpilih adalah yang berani melakukan money politic. Bahlan yang berani menerapkan premanisme," terang Malik.

Dia juga menilai selama masa pilkada dilakukan secara langsung malah membuktikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Bahkan keburukan-keburukan tersebut sudah terlihat sangat nyata dan jelas sehingga perlu segera pengkajian ulang pelaksanaan pilkada.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%