detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 11:46 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 17/09/2012 02:18 WIB

Usul NU Pemimpin Daerah Dipilih DPRD Jadi Masukan Bagi Komisi II DPR

Ganessa Al-Fath - detikNews
Jakarta - Salah satu hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Cirebon yang merekomendasikan bahwa pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD, menimbulkan pro dan kontra. Namun, jika memang akan dikembalikan, kesiapan untuk melaksanakan pilkada melalui sistem perwakilan oleh DPRD itu dipertanyakan.

"Ini buat Saya akan jadi masukan yang bagus buat pemerintah dan DPR. Dalam konteks ini bagaimana kita menimbang jika pilkada dikembalikan DPRD apakah telah siap? Kemudian bagaimana dengan akses publik?" ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat dihubungi detikcom, Minggu (16/9/2012).

Menurut Ganjar, hasil dari musyawarah NU tersebut patut diapresiasi serta dapat dijadikan rekomendasi bagi DPR dan Pemerintah selaku pembuat undang-undang. Namun di satu sisi, Ganjar meragukan kesiapan dari DPRD untuk melaksanakan pilkada.

Selain itu, Ganjar juga menyatakan beberapa manfaat jika pilkada dilaksanakan melalui sistem pemusyawaratan oleh DPRD. "Pilkada langsung menyebabkan problem mahal dan belum lagi konflik. Jika dilaksanakan secara tidak langsung dapat lebih murah," ujarnya.

Ganjar juga menyinggung terkait sistem pemilu langsung yang dinilai tidak sesuai dengan sistem pemusyawaratan yang tertuang dalam Sila ke-4 Pancasila. Namun ia berpendapat bahwa pemilihan presiden ternyata dipilih secara langsung dan tidak ada penolakan bahkan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sebelumnya hasil Musyawarah NU menghasilkan rekomendasi yang menyebutkan pilkada sebaiknya tidak dilakukan secara langsung, namun dikembalikan kepada DPRD.

"NU memperkuat penilaian adanya dampak negatif dari pemilukada yang dilakukan secara langsung. Kami dari komisi Masail Diniyah Maudluiyah merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung yang dipilih melalui DPRD," ujar Sekretaris Syuriah PBNU, Abdul Malik Madaniy.

Menurut Malik, dalam pilkada langsung memang terjadi sebuah interaksi antara rakyat dan calon yang akan dipilih. Namun itu malah akan menjadikan masyarakat menjadi lebih berorientasi kepada uang daripada kepentingan bersama, karena tokoh-tokoh yang terpilih ternyata tidak memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

"Terbukti yang terpilih adalah yang berani melakukan money politic. Bahlan yang berani menerapkan premanisme," terang Malik.

Dia juga menilai selama masa pilkada dilakukan secara langsung malah membuktikan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Bahkan keburukan-keburukan tersebut sudah terlihat sangat nyata dan jelas sehingga perlu segera pengkajian ulang pelaksanaan pilkada.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(trq/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%