detikcom
Sabtu, 15/09/2012 17:40 WIB

Jokowi Janji Sertifikasi Kampung yang Dihuni Lebih 20 Tahun

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Setelah kampung susun dan MRT susun, Cagub DKI Joko Widodo kembali mengeluarkan gebrakan program. Dia menjanjikan tidak menggusur pemukiman kumuh bahkan mempermudah sertifikasi lahan untuk warga di perkampungan di Jakarta yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun.

"Bagi kampung yang sudah dihuni lebih dari 20 tahun akan saya urus sertifikatnya. Saya ingin melakukan ini kerena sudah saya lakukan di Solo," kata cagub DKI Joko Widodo saat mengunjungi warga di Jl. Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Baru, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Jokowi, programnya bukanlah isapan jempol belaka, selain pernah diterapkan di Solo, implementasi program yang kelak akan menjadi kebijakan pemprov ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang punya niat.

"Jadi tergantung pada niat pemimpinnya, mau tidak melakukan ini. Ya kalau tanah yang dihuni itu tanahnya tanah perusahaan, kita negosiasikan," ucapnya.

Ia juga kembali menegaskan bahwa pemukiman kumuh di Jakarta tidak akan digusur jika dirinya terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta

"Pemukiman kumuh tidak akan digusur tapi ditata, pembangunan kota di Jakarta 5 tahun ke depan harus tertata, jalanan kampungnya rapih, bisa
diperbaiki, perkampungannya sehat jadi rumahnya juga sehat," ungkapnya.

(bal/lh)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel