Sabtu, 15/09/2012 16:49 WIB

Yenny Wahid: Menolak Bayar Pajak Lebih Baik Daripada Anarkis

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Wacana penolakan membayar pajak yang diwacanakan oleh NU dalam Musyawarah Nasional (Munas) kali ini, dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menegur negara.

"Penolakan pembayaran pajak adalah bentuk pembakangan sipil atau civil disobedience. Saya rasa ini paling cara paling tepat," ujar Yenny Wahid di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Yenny cara ini dinilai lebih ampuh daripada melakukan aksi anarkis di jalanan. "Ya daripada melakukan protes di jalanan, kan lebih baik lakukan pembangkangan pembayaran pajak," ucapnya.

Sementara itu, anggota BPK Ali Masykur Musa saat ditemui terpisah di tempat yang sama menyebutkan, penolakan pembayaran pajak akan mempengaruhi operasional negara. Dia menilai wacana itu merupakan bentuk komitmen untuk mendorong pengelolaan pajak yang lebih baik.

"Kalau ada pembangkangan membayar pajak maka negeri ini akan lumpuh. Karena tidak mungkin melakukan agregasi program pembangunan karena tidak ada pemasukan sumber negara. Jadi ini seharusnya dilihat bahwa ada komitmen NU agar pajak dapat dikelola dengan baik," terang Ali Masykur.

Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah NU, Slamet Effendi Yusuf menyebut pihaknya sedang mewacanakan untuk melakukan boikot pajak. Karena selain tidak ada dalam dasar hukum Islam, pajak yang dipungut oleh pemerintah saat ini seringkali disalahgunakan bahkan dikorupsi oleh oknum pegawai pajak.

"Pajak ini sekarang dari pemngutan, pengelolaan dan penggunaan sudah tidak benar. Maka NU anjurkan jangan bayar pajak," ujar Slamet, Sabtu (15/9/2012).




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(riz/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%