detikcom

Sabtu, 15/09/2012 16:49 WIB

Yenny Wahid: Menolak Bayar Pajak Lebih Baik Daripada Anarkis

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Wacana penolakan membayar pajak yang diwacanakan oleh NU dalam Musyawarah Nasional (Munas) kali ini, dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menegur negara.

"Penolakan pembayaran pajak adalah bentuk pembakangan sipil atau civil disobedience. Saya rasa ini paling cara paling tepat," ujar Yenny Wahid di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Yenny cara ini dinilai lebih ampuh daripada melakukan aksi anarkis di jalanan. "Ya daripada melakukan protes di jalanan, kan lebih baik lakukan pembangkangan pembayaran pajak," ucapnya.

Sementara itu, anggota BPK Ali Masykur Musa saat ditemui terpisah di tempat yang sama menyebutkan, penolakan pembayaran pajak akan mempengaruhi operasional negara. Dia menilai wacana itu merupakan bentuk komitmen untuk mendorong pengelolaan pajak yang lebih baik.

"Kalau ada pembangkangan membayar pajak maka negeri ini akan lumpuh. Karena tidak mungkin melakukan agregasi program pembangunan karena tidak ada pemasukan sumber negara. Jadi ini seharusnya dilihat bahwa ada komitmen NU agar pajak dapat dikelola dengan baik," terang Ali Masykur.

Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah NU, Slamet Effendi Yusuf menyebut pihaknya sedang mewacanakan untuk melakukan boikot pajak. Karena selain tidak ada dalam dasar hukum Islam, pajak yang dipungut oleh pemerintah saat ini seringkali disalahgunakan bahkan dikorupsi oleh oknum pegawai pajak.

"Pajak ini sekarang dari pemngutan, pengelolaan dan penggunaan sudah tidak benar. Maka NU anjurkan jangan bayar pajak," ujar Slamet, Sabtu (15/9/2012).




Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(riz/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%