Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 15/09/2012 16:49 WIB

Yenny Wahid: Menolak Bayar Pajak Lebih Baik Daripada Anarkis

M Rizki Maulana - detikNews
Yenny Wahid: Menolak Bayar Pajak Lebih Baik Daripada Anarkis
Jakarta - Wacana penolakan membayar pajak yang diwacanakan oleh NU dalam Musyawarah Nasional (Munas) kali ini, dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menegur negara.

"Penolakan pembayaran pajak adalah bentuk pembakangan sipil atau civil disobedience. Saya rasa ini paling cara paling tepat," ujar Yenny Wahid di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2012).

Menurut Yenny cara ini dinilai lebih ampuh daripada melakukan aksi anarkis di jalanan. "Ya daripada melakukan protes di jalanan, kan lebih baik lakukan pembangkangan pembayaran pajak," ucapnya.

Sementara itu, anggota BPK Ali Masykur Musa saat ditemui terpisah di tempat yang sama menyebutkan, penolakan pembayaran pajak akan mempengaruhi operasional negara. Dia menilai wacana itu merupakan bentuk komitmen untuk mendorong pengelolaan pajak yang lebih baik.

"Kalau ada pembangkangan membayar pajak maka negeri ini akan lumpuh. Karena tidak mungkin melakukan agregasi program pembangunan karena tidak ada pemasukan sumber negara. Jadi ini seharusnya dilihat bahwa ada komitmen NU agar pajak dapat dikelola dengan baik," terang Ali Masykur.

Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah NU, Slamet Effendi Yusuf menyebut pihaknya sedang mewacanakan untuk melakukan boikot pajak. Karena selain tidak ada dalam dasar hukum Islam, pajak yang dipungut oleh pemerintah saat ini seringkali disalahgunakan bahkan dikorupsi oleh oknum pegawai pajak.

"Pajak ini sekarang dari pemngutan, pengelolaan dan penggunaan sudah tidak benar. Maka NU anjurkan jangan bayar pajak," ujar Slamet, Sabtu (15/9/2012).




Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(riz/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%
MustRead close