Sabtu, 15/09/2012 04:17 WIB

Pemilih Akan Lebih Dipengaruhi Karakter Daripada Visi Misi Cagub

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyelenggarakan debat cagub cawagub sebagai salah satu rangkaian pilgub DKI putaran kedua. Kegiatan ini dinilai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih.

"Kegiatan debat seperti ini tidak terlalu banyak efeknya. Ini cuma basa-basi karena ada perintah dari undang-undang," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rungkuti kepada detikcom, Jumat (14/9/2012).

Ray juga mengatakan bahwa masyarakat telah paham mengenai visi misi yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon sejak kampanye di putaran pertama. Perilaku pemilih akan lebih dipengaruhi oleh perilaku sehari-hari para kandidat.

"Kalau visi misi kan sudah tahu saat putaran pertama kemarin. Yang mempengaruhi adalah periaku pemilih bukan lagi visi misi, tapi perilaku dan karakter cagub dan cawagub sehari-hari yang sudah terekam," lanjutnya.

Pemaparan visi misi itu nantinya akan dikorelasikan dengan karakter para calon yang sudah dikenali oleh para pemilih. "Misalnya orang yang berjanji A dan B tapi gaya bicaranya seperti itu, akan dinilai oleh masyarakat," tutur Ray.

Selain itu, Ray mengatakan bahwa ketidakefektifan kegiatan ini dikarenakan sempitnya waktu dan format debat yang tidak eksploratif.

"Waktunya sempit dan debatnya kurang eksplorasi. Sebenarnya, apa yang terjadi sehari-hari, itu yang akan lebih direkam masyarakat," pungkasnya.

Debat kandidat adalah metode kampanye yang KPU DKI Jakarta izinkan untuk putaran II pilgub DKI Jakarta. Kegiatan ini akan berlangsung mulai kemarin malam (14/9) yang disiarkan langsung oleh televisi lokal Jakarta. Kegiatan ini berlangsung hingga 16 September 2012 mendatang.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%