Jumat, 14/09/2012 22:08 WIB

Jokowi Pertanyakan APBD Rp 140 Triliun, Foke: Untuk Layanan Berkualitas

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Debat cagub dan cawagub DKI Jakarta putaran dua yang digelar oleh KPU DKI berlangsung makin memanas. Setelah berselisih soal data PPATK, kali ini kedua cagub itu berdebat soal anggaran Pemprov DKI.

"Kalau saya boleh tanya, anggaran 5 tahun yang besarnya 138 triliun, itu angkanya sangat besar. Mestinya 140 triliun jadi produk yang bisa dilihat, MRT atau monorel misalnya. Sekarang jadi apa?" tanya Jokowi kepada Fauzi Bowo. Hal itu ditanyakan dalam debat kandidat yang digelar KPU DKI Jakarta di Gran Melia Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Tak mau kalah ditodong kritikan, sang cagub incumbent membantah kritikan wali kota Solo itu. Menurut Fauzi Bowo, penggunaan anggaran sebesar itu sudah ada indikator yang jelas.

"Kita ini sama-sama pejabat yang berpegang pada kaidah dan satu tata kelola keuangan, anda walikota dan saya gubernur. Kalau dilihat lebih lanjut, seluruh layanan berkulitas di Jakarta ini adalah hasil dan
indikatornya jelas," jawab Foke bersemangat.

Cagub yang dikenal dengan kumisnya itu mencontohkan keberadaan puskesmas di Jakarta yang tidak ada satu pun yang tidak berstandar ISO.

"Standar puskesmas kami di Jakarta tidak ada yang tidak memenuhi standar ISO internasional, tidak ada," kata Foke dengan nada meninggi.

Mendapat jawaban itu, Jokowi menanggapi dengan merendah. "Ini dari orang bodoh, saya melihatnya seperti itu," kata Jokowi.

"Membangun warga Jakarta ini nggak mudah menentukan. Nggak bisa cuma dengan jualan gambar, itu mah ilmu developer, jual gambar laku urusan belakangan," sindir Foke kepada Jokowi.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%