Detik.com News
Detik.com
Jumat, 14/09/2012 22:08 WIB

Jokowi Pertanyakan APBD Rp 140 Triliun, Foke: Untuk Layanan Berkualitas

M Iqbal - detikNews
Jokowi Pertanyakan APBD Rp 140 Triliun, Foke: Untuk Layanan Berkualitas
Jakarta - Debat cagub dan cawagub DKI Jakarta putaran dua yang digelar oleh KPU DKI berlangsung makin memanas. Setelah berselisih soal data PPATK, kali ini kedua cagub itu berdebat soal anggaran Pemprov DKI.

"Kalau saya boleh tanya, anggaran 5 tahun yang besarnya 138 triliun, itu angkanya sangat besar. Mestinya 140 triliun jadi produk yang bisa dilihat, MRT atau monorel misalnya. Sekarang jadi apa?" tanya Jokowi kepada Fauzi Bowo. Hal itu ditanyakan dalam debat kandidat yang digelar KPU DKI Jakarta di Gran Melia Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Tak mau kalah ditodong kritikan, sang cagub incumbent membantah kritikan wali kota Solo itu. Menurut Fauzi Bowo, penggunaan anggaran sebesar itu sudah ada indikator yang jelas.

"Kita ini sama-sama pejabat yang berpegang pada kaidah dan satu tata kelola keuangan, anda walikota dan saya gubernur. Kalau dilihat lebih lanjut, seluruh layanan berkulitas di Jakarta ini adalah hasil dan
indikatornya jelas," jawab Foke bersemangat.

Cagub yang dikenal dengan kumisnya itu mencontohkan keberadaan puskesmas di Jakarta yang tidak ada satu pun yang tidak berstandar ISO.

"Standar puskesmas kami di Jakarta tidak ada yang tidak memenuhi standar ISO internasional, tidak ada," kata Foke dengan nada meninggi.

Mendapat jawaban itu, Jokowi menanggapi dengan merendah. "Ini dari orang bodoh, saya melihatnya seperti itu," kata Jokowi.

"Membangun warga Jakarta ini nggak mudah menentukan. Nggak bisa cuma dengan jualan gambar, itu mah ilmu developer, jual gambar laku urusan belakangan," sindir Foke kepada Jokowi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%