detikcom

Jumat, 14/09/2012 22:08 WIB

Jokowi Pertanyakan APBD Rp 140 Triliun, Foke: Untuk Layanan Berkualitas

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Debat cagub dan cawagub DKI Jakarta putaran dua yang digelar oleh KPU DKI berlangsung makin memanas. Setelah berselisih soal data PPATK, kali ini kedua cagub itu berdebat soal anggaran Pemprov DKI.

"Kalau saya boleh tanya, anggaran 5 tahun yang besarnya 138 triliun, itu angkanya sangat besar. Mestinya 140 triliun jadi produk yang bisa dilihat, MRT atau monorel misalnya. Sekarang jadi apa?" tanya Jokowi kepada Fauzi Bowo. Hal itu ditanyakan dalam debat kandidat yang digelar KPU DKI Jakarta di Gran Melia Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Tak mau kalah ditodong kritikan, sang cagub incumbent membantah kritikan wali kota Solo itu. Menurut Fauzi Bowo, penggunaan anggaran sebesar itu sudah ada indikator yang jelas.

"Kita ini sama-sama pejabat yang berpegang pada kaidah dan satu tata kelola keuangan, anda walikota dan saya gubernur. Kalau dilihat lebih lanjut, seluruh layanan berkulitas di Jakarta ini adalah hasil dan
indikatornya jelas," jawab Foke bersemangat.

Cagub yang dikenal dengan kumisnya itu mencontohkan keberadaan puskesmas di Jakarta yang tidak ada satu pun yang tidak berstandar ISO.

"Standar puskesmas kami di Jakarta tidak ada yang tidak memenuhi standar ISO internasional, tidak ada," kata Foke dengan nada meninggi.

Mendapat jawaban itu, Jokowi menanggapi dengan merendah. "Ini dari orang bodoh, saya melihatnya seperti itu," kata Jokowi.

"Membangun warga Jakarta ini nggak mudah menentukan. Nggak bisa cuma dengan jualan gambar, itu mah ilmu developer, jual gambar laku urusan belakangan," sindir Foke kepada Jokowi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bal/fjp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%