Jumat, 14/09/2012 22:08 WIB

Jokowi Pertanyakan APBD Rp 140 Triliun, Foke: Untuk Layanan Berkualitas

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Debat cagub dan cawagub DKI Jakarta putaran dua yang digelar oleh KPU DKI berlangsung makin memanas. Setelah berselisih soal data PPATK, kali ini kedua cagub itu berdebat soal anggaran Pemprov DKI.

"Kalau saya boleh tanya, anggaran 5 tahun yang besarnya 138 triliun, itu angkanya sangat besar. Mestinya 140 triliun jadi produk yang bisa dilihat, MRT atau monorel misalnya. Sekarang jadi apa?" tanya Jokowi kepada Fauzi Bowo. Hal itu ditanyakan dalam debat kandidat yang digelar KPU DKI Jakarta di Gran Melia Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Tak mau kalah ditodong kritikan, sang cagub incumbent membantah kritikan wali kota Solo itu. Menurut Fauzi Bowo, penggunaan anggaran sebesar itu sudah ada indikator yang jelas.

"Kita ini sama-sama pejabat yang berpegang pada kaidah dan satu tata kelola keuangan, anda walikota dan saya gubernur. Kalau dilihat lebih lanjut, seluruh layanan berkulitas di Jakarta ini adalah hasil dan
indikatornya jelas," jawab Foke bersemangat.

Cagub yang dikenal dengan kumisnya itu mencontohkan keberadaan puskesmas di Jakarta yang tidak ada satu pun yang tidak berstandar ISO.

"Standar puskesmas kami di Jakarta tidak ada yang tidak memenuhi standar ISO internasional, tidak ada," kata Foke dengan nada meninggi.

Mendapat jawaban itu, Jokowi menanggapi dengan merendah. "Ini dari orang bodoh, saya melihatnya seperti itu," kata Jokowi.

"Membangun warga Jakarta ini nggak mudah menentukan. Nggak bisa cuma dengan jualan gambar, itu mah ilmu developer, jual gambar laku urusan belakangan," sindir Foke kepada Jokowi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bal/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%