Detik.com News
Detik.com
Jumat, 14/09/2012 15:41 WIB

Kolom

Awas Kriminalisasi MA, Dilarang Buat Putusan yang Picu Kerusuhan

Arbiyoto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Awas Kriminalisasi MA, Dilarang Buat Putusan yang Picu Kerusuhan
Jakarta - Rancangan UU Mahkamah Agung (RUU MA) yang merevisi UU MA sebelumnya terus menjadi perdebatan panas di berbagai kalangan. Salah satunya adalah adanya pasal pengkriminalisasian putusan kasasi MA.

Dalam pasal 97 huruf B RUU MA itu dinyatakan 'MA dalam tingkat kasasi dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara'. Benarkah ini kriminalisasi gaya baru?

Untuk mengulas pertanyaan tersebut, penulis melakukan pembahasan secara kritis dengan mengambil berbagai teori filsafat hukum yang ada. Berdasarkan pemikiran kritis ini, RUU MA secara substansi hukum tidak menjamin kepastian hukum karena substansi hukum ini tidak irasional.

Salah satunya penulis melandaskan kepada teori Lon Fuller yang menyatakan asas sebagai landasan dan syarat legitimitas (kepastian hukum) yaitu hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan hukum secara rasional.

Berdasarkan teori di atas, ketentuan yang mengatur MA ini dipresentasikan dalam aturan umum. Artinya bukan secara universal terhadap seluruh hakim agung yang mengadili, yakni yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang putusannya menimbulkan keonaran dan kerusuhan serta mengakibatkan kerusuhan, huru hara.

Namun ketentuan dalam RUU MA ini tidak rasional. Mengapa? Karena majelis kasasi di sini diharuskan bertanggung jawab dengan dipidanakan karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek lain yakni subjek yang melakukan keonaran, kerusakan, kerusuhan dan huru hara.

Berdasarkan kriteria atau peringkat pemikiran itu, maka kita dapat menilai bahwa perbuatan tertentu yang melanggar kaidah hukum positif sebagai perbuatan yang salah atau tidak adil. Berdasarkan patokan tersebut, kita dapat menilai bahwa aturan hukum tertentu adalah tidak adil.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%