Jumat, 14/09/2012 15:41 WIB

Kolom

Awas Kriminalisasi MA, Dilarang Buat Putusan yang Picu Kerusuhan

Arbiyoto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Rancangan UU Mahkamah Agung (RUU MA) yang merevisi UU MA sebelumnya terus menjadi perdebatan panas di berbagai kalangan. Salah satunya adalah adanya pasal pengkriminalisasian putusan kasasi MA.

Dalam pasal 97 huruf B RUU MA itu dinyatakan 'MA dalam tingkat kasasi dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara'. Benarkah ini kriminalisasi gaya baru?

Untuk mengulas pertanyaan tersebut, penulis melakukan pembahasan secara kritis dengan mengambil berbagai teori filsafat hukum yang ada. Berdasarkan pemikiran kritis ini, RUU MA secara substansi hukum tidak menjamin kepastian hukum karena substansi hukum ini tidak irasional.

Salah satunya penulis melandaskan kepada teori Lon Fuller yang menyatakan asas sebagai landasan dan syarat legitimitas (kepastian hukum) yaitu hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan hukum secara rasional.

Berdasarkan teori di atas, ketentuan yang mengatur MA ini dipresentasikan dalam aturan umum. Artinya bukan secara universal terhadap seluruh hakim agung yang mengadili, yakni yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang putusannya menimbulkan keonaran dan kerusuhan serta mengakibatkan kerusuhan, huru hara.

Namun ketentuan dalam RUU MA ini tidak rasional. Mengapa? Karena majelis kasasi di sini diharuskan bertanggung jawab dengan dipidanakan karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek lain yakni subjek yang melakukan keonaran, kerusakan, kerusuhan dan huru hara.

Berdasarkan kriteria atau peringkat pemikiran itu, maka kita dapat menilai bahwa perbuatan tertentu yang melanggar kaidah hukum positif sebagai perbuatan yang salah atau tidak adil. Berdasarkan patokan tersebut, kita dapat menilai bahwa aturan hukum tertentu adalah tidak adil.Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/vit)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%