detikcom

Jumat, 14/09/2012 15:41 WIB

Kolom

Awas Kriminalisasi MA, Dilarang Buat Putusan yang Picu Kerusuhan

Arbiyoto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Rancangan UU Mahkamah Agung (RUU MA) yang merevisi UU MA sebelumnya terus menjadi perdebatan panas di berbagai kalangan. Salah satunya adalah adanya pasal pengkriminalisasian putusan kasasi MA.

Dalam pasal 97 huruf B RUU MA itu dinyatakan 'MA dalam tingkat kasasi dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara'. Benarkah ini kriminalisasi gaya baru?

Untuk mengulas pertanyaan tersebut, penulis melakukan pembahasan secara kritis dengan mengambil berbagai teori filsafat hukum yang ada. Berdasarkan pemikiran kritis ini, RUU MA secara substansi hukum tidak menjamin kepastian hukum karena substansi hukum ini tidak irasional.

Salah satunya penulis melandaskan kepada teori Lon Fuller yang menyatakan asas sebagai landasan dan syarat legitimitas (kepastian hukum) yaitu hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan hukum secara rasional.

Berdasarkan teori di atas, ketentuan yang mengatur MA ini dipresentasikan dalam aturan umum. Artinya bukan secara universal terhadap seluruh hakim agung yang mengadili, yakni yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang putusannya menimbulkan keonaran dan kerusuhan serta mengakibatkan kerusuhan, huru hara.

Namun ketentuan dalam RUU MA ini tidak rasional. Mengapa? Karena majelis kasasi di sini diharuskan bertanggung jawab dengan dipidanakan karena perbuatan yang dilakukan oleh subjek lain yakni subjek yang melakukan keonaran, kerusakan, kerusuhan dan huru hara.

Berdasarkan kriteria atau peringkat pemikiran itu, maka kita dapat menilai bahwa perbuatan tertentu yang melanggar kaidah hukum positif sebagai perbuatan yang salah atau tidak adil. Berdasarkan patokan tersebut, kita dapat menilai bahwa aturan hukum tertentu adalah tidak adil.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/vit)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Kolom Terbaru Indeks Kolom ยป
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%