Jumat, 14/09/2012 12:58 WIB

Rutan Guntur Milik TNI Jadi 'Rumah Baru' Bagi Tersangka Korupsi

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Rumah tahanan (Rutan) Guntur milik TNI yang berlokasi di Jakarta Selatan akan menjadi 'rumah baru' bagi tersangka korupsi. Nantinya, tahanan KPK akan diinapkan di Guntur selama proses penyidikan hingga vonis. KPK sudah menandatangani MoU dengan TNI.

"Iya sudah ada MoU, jadi KPK akan memakai Rutan POM yang ada di Jalan Guntur," kata Ketua KPK Abraham Samad saat berbincang, Jumat (14/9/2012).

Alasan penggunaan Rutan Guntur, selain terjamin keamanannya, Rutan yang ada di KPK pun sudah penuh. Jadi Rutan Guntur menjadi alternatif.

"Semua tahanan KPK, Rutan POM digunakan kerena Rutan di KPK sudah penuh semuanya," jelasnya.

Abraham menjelaskan, selain Rutan Guntur, semua Rutan milik POM bisa digunakan KPK. Yang pertama digunakan Rutan Guntur, dan Rutan itu pun kini tengah direnovasi. Rutan Guntur biasa digunakan untuk TNI yang melanggar pidana. Dahulu Rutan itu di masa orba, biasa digunakan untuk tahanan politik.

"Sekarang lagi dilakukan Renovasi, kemungkinan bisa menampung 25 tahanan," tegasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%