Jumat, 14/09/2012 12:58 WIB

Rutan Guntur Milik TNI Jadi 'Rumah Baru' Bagi Tersangka Korupsi

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Rumah tahanan (Rutan) Guntur milik TNI yang berlokasi di Jakarta Selatan akan menjadi 'rumah baru' bagi tersangka korupsi. Nantinya, tahanan KPK akan diinapkan di Guntur selama proses penyidikan hingga vonis. KPK sudah menandatangani MoU dengan TNI.

"Iya sudah ada MoU, jadi KPK akan memakai Rutan POM yang ada di Jalan Guntur," kata Ketua KPK Abraham Samad saat berbincang, Jumat (14/9/2012).

Alasan penggunaan Rutan Guntur, selain terjamin keamanannya, Rutan yang ada di KPK pun sudah penuh. Jadi Rutan Guntur menjadi alternatif.

"Semua tahanan KPK, Rutan POM digunakan kerena Rutan di KPK sudah penuh semuanya," jelasnya.

Abraham menjelaskan, selain Rutan Guntur, semua Rutan milik POM bisa digunakan KPK. Yang pertama digunakan Rutan Guntur, dan Rutan itu pun kini tengah direnovasi. Rutan Guntur biasa digunakan untuk TNI yang melanggar pidana. Dahulu Rutan itu di masa orba, biasa digunakan untuk tahanan politik.

"Sekarang lagi dilakukan Renovasi, kemungkinan bisa menampung 25 tahanan," tegasnya.

(ndr/vta)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    45%
    Kontra
    55%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel