Jumat, 14/09/2012 12:58 WIB

Rutan Guntur Milik TNI Jadi 'Rumah Baru' Bagi Tersangka Korupsi

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Rumah tahanan (Rutan) Guntur milik TNI yang berlokasi di Jakarta Selatan akan menjadi 'rumah baru' bagi tersangka korupsi. Nantinya, tahanan KPK akan diinapkan di Guntur selama proses penyidikan hingga vonis. KPK sudah menandatangani MoU dengan TNI.

"Iya sudah ada MoU, jadi KPK akan memakai Rutan POM yang ada di Jalan Guntur," kata Ketua KPK Abraham Samad saat berbincang, Jumat (14/9/2012).

Alasan penggunaan Rutan Guntur, selain terjamin keamanannya, Rutan yang ada di KPK pun sudah penuh. Jadi Rutan Guntur menjadi alternatif.

"Semua tahanan KPK, Rutan POM digunakan kerena Rutan di KPK sudah penuh semuanya," jelasnya.

Abraham menjelaskan, selain Rutan Guntur, semua Rutan milik POM bisa digunakan KPK. Yang pertama digunakan Rutan Guntur, dan Rutan itu pun kini tengah direnovasi. Rutan Guntur biasa digunakan untuk TNI yang melanggar pidana. Dahulu Rutan itu di masa orba, biasa digunakan untuk tahanan politik.

"Sekarang lagi dilakukan Renovasi, kemungkinan bisa menampung 25 tahanan," tegasnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ndr/vta)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%