Detik.com News
Detik.com
Jumat, 14/09/2012 12:58 WIB

Rutan Guntur Milik TNI Jadi 'Rumah Baru' Bagi Tersangka Korupsi

Indra Subagja - detikNews
Rutan Guntur Milik TNI Jadi Rumah Baru Bagi Tersangka Korupsi
Jakarta - Rumah tahanan (Rutan) Guntur milik TNI yang berlokasi di Jakarta Selatan akan menjadi 'rumah baru' bagi tersangka korupsi. Nantinya, tahanan KPK akan diinapkan di Guntur selama proses penyidikan hingga vonis. KPK sudah menandatangani MoU dengan TNI.

"Iya sudah ada MoU, jadi KPK akan memakai Rutan POM yang ada di Jalan Guntur," kata Ketua KPK Abraham Samad saat berbincang, Jumat (14/9/2012).

Alasan penggunaan Rutan Guntur, selain terjamin keamanannya, Rutan yang ada di KPK pun sudah penuh. Jadi Rutan Guntur menjadi alternatif.

"Semua tahanan KPK, Rutan POM digunakan kerena Rutan di KPK sudah penuh semuanya," jelasnya.

Abraham menjelaskan, selain Rutan Guntur, semua Rutan milik POM bisa digunakan KPK. Yang pertama digunakan Rutan Guntur, dan Rutan itu pun kini tengah direnovasi. Rutan Guntur biasa digunakan untuk TNI yang melanggar pidana. Dahulu Rutan itu di masa orba, biasa digunakan untuk tahanan politik.

"Sekarang lagi dilakukan Renovasi, kemungkinan bisa menampung 25 tahanan," tegasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/vta)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%