detikcom
Kamis, 13/09/2012 15:06 WIB

KPU DKI Tak Audit Dana Kampanye Putaran Dua, Mengapa?

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Putaran dua Pilgub DKI menjadi ajang pertarungan luar biasa antara Foke-Nara dan Jokowi-Ahok. Bukan hanya soal strategi kampanye, tetapi soal dana kampanye. Namun kali ini KPU DKI tidak mengaudit dana mereka. Apa alasannya?

"Tidak ada aturannya, di peraturan KPU dan UU 32 Tahun 2010 tidak mengatur audit dana kampanye di putaran dua," kata ketua Pokja Kampanye KPU DKI, Suhartono kepada detikcom, di kantornya Jalan Budi Kemuliaan, Jakpus, Kamis (13/9/2012).

Menurut Suhartono, KPU DKI hanya sebagai pelaksana UU sehingga tidak mengetahui latar belakang peraturan yang tidak mengamanatkan pihaknya untuk mengaudit dana kampanye jika terjadi putaran dua. Tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi asumsi.

"Agaknya peraturan itu melihat bahwa putaran dua berlangsung singkat. Kemudian juga tidak luas aktivitas kampanyenya dan ketiga Pilgub ini frekuensi putaran dua minim secara nasional, sehingga dirumuskan tidak dengan format kampanye umumnya. Dan juga tidak mengandung konsekuensi pelporan dan audit," jelas Suhartono.

Pihaknya menilai memang seharusnya audit dana kampanye tetap dilakukan, untuk mengantisipasi sumber-sumber dan penggunaan dana kampanye secara liar.

"Kemungkinan itu yang tidak diantisipasi oleh pembuat peraturan. Mungkin yang dpikir adalah masa tiga hari kampanye yang singkat, kedua kampanye putaran dua difasilitasi oleh KPU melalui televisi dan radio. Sehingga pemikirannya hal itu tidak membutuhkan mobilisasi dana yang besar," ucapnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%