Detik.com News
Rabu, 12/09/2012 14:07 WIB

Australia ajukan UU pelarangan pukat harimau

BBCIndonesia.com - detikNews
Pemerintah Australia saat ini tengah memperjuangkan rancangan UU yang akan melarang kapal ikan jenis pukat harimau besar untuk beroperasi di wilayah perairannya.

Upaya ini tidak mudah karena kelompok oposisi telah mengatakan akan menentang upaya pemerintah untuk menggolkan aturan itu menjadi undang-undang.

Rancangan aturan perundangan itu sendiri mulai dimajukan pada hari Selasa (11/09) dan bertujuan untuk menghentikan operasi kapal penangkap ikan selama kurang lebih dua tahun.

Selama periode itu pula penelitian tentang keberadaan potensi ikan di perairan Australia akan dikaji lagi.

Sejumlah kalangan seperti nelayan dan kelompok pencinta lingkungan khawatir kapal jenis pukat harimau dalam operasinya akan menggerus ikan di sejumlah perairan Australia.

Sejauh ini kekhawatiran tersebut telah ditepis oleh otoritas yang mengatur penangkapan ikan di perairan Australia.

Mereka mengatakan operasi penangkapan ikan telah diawasi dan diatur lewat sejumlah aturan.

"Manajemen penangkapan ikan akan memastikan bahwa semua proses penangkapan telah diatur dan bisa dilakukan secara berkelanjutan," kata Otoritas Pengelolaan Penangkapan Ikan Australia, AFMA.

Sikap hati-hati

Menteri Lingkungan Hidup Australia Tony Burke yang mengajukan rancangan undang-undang tersebut saat ini tengah mencari dukungan dari anggota parlemen independen dalam proses voting yang akan dilakukan oleh parlemen untuk menolak atau mendukung aturan itu.

Kelompok Oposisi mengatakan jika disahkan undang-undang itu akan menjadi semacam kuda troya karena akan memiliki dampak sosial yang luas jika kegiatan penangkapan ikan dibatasi.

"Undang-undang itu nantinya akan membolehkan kementerian tersebut untuk melarang berbagai kegiatan penangkapan ikan seperti memancing untuk rekreasi dan pemancingan komersial dan keputusan ini mempunyai dampak sosial," kata anggota parlemen dari kelompok oposisi, Christopher Pyne.

Bagi nelayan dan pegiat lingkungan kehadiran kapal penangkapan ikan jenis pukat harimau besar memiliki dampak terhadap ketersediaan ikan selain itu jaring besar yang digunakan kapal pukat besar juga kerap ikut menjaring kehidupan laut lainnya dan dikhawatirkan akan berdampak pada ekosistem laut yang ada.

Menteri Lingkungan Hidup Australia, Tony Burke mengatakan meski dampak keberadaan kapal pukat harimau besar terhadap lingkungan masih diperdebatkan namun pemerintah lebih memilih untuk bersikap hati-hati dalam menjaga lingkungan.

"Jika kita salah dalam menyikapi ini maka akan ada resiko terhadap lingkungan, terhadap perusahaan penangkapan ikan dan juga mereka yang suka dengan kegiatan memancing dan saya tidak siap dengan resiko-resiko itu," kata Burke.

(bbc/bbc)

  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%