detikcom

Rabu, 12/09/2012 07:56 WIB

Terkait Penemuan Granat, Polda Sulselbar Perketat Pengamanan

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Jakarta - Terkait penemuan paket granat berisi pesan teror yang ditujukan untuk bandara dan kantor polisi di Kabupaten Maros, Senin (10/9) lalu, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) semakin meningkatkan penjagaannya di beberapa obyek vital, seperti bandara, pelabuhan dan daerah perkantoran.

"Terkait penemuan granat tersebut, kami semakin meningkatkan pengamanan di obyek-obyek vital dan rutin menggelar patroli, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait," ujar Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Chevy Ahmad, saat dihubungi detikcom, Rabu (12/9/2012).

Selain itu pula, pihak Polda Sulselbar mengimbau agar setiap warga ikut mewaspadai kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan terorisme di wilayahnya.

"Warga harus waspada di lingkungannya, terutama bila ada warga baru datang, harus diketahui asal-usulnya dan dilaporkan ke pihak kelurahan," terang Chevy.

Sementara itu, granat nanas buatan Pindad dengan kode GT-5P-2 ditemukan Ramli (29 tahun), warga Kec. Lau, Kab. Maros, pada Senin sekitar pukul 22.00 Wita, di pekarangan rumahnya. Granat tersebut dibungkus dengan kantong plastik hitam dan dikemas dalam kotak kemasan handphone.

Hingga saat ini barang bukti granat tersebut masih diamankan oleh pihak intelijen Kodam VII Wirabuana dan belum diserahkan penyelidikannya ke pihak kepolisian.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
67%
Kontra
33%