KPK: Jalur Diplomatik Terlalu Birokratis untuk Tangkap Koruptor di LN

Jakarta - Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) menyebut jalur diplomatik dan Mutual Legal Assistance (MLA) tidak terlalu efektif untuk menangkap dan mengembalikan aset koruptor yang berada di luar negeri. Alasannya, karena jalur tersebut terlalu birokratis dan lama.

"Walau juga bisa melalui saluran diplomatik dan MLA, tapi terlalu kompleks, birokratis, dan lama," kata Abraham Samad dalam sela pertemuan 8th Meeting of Parties South East Asia Parties Against Corruption (SEAPAC), dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (12/9/2012).

Menurut Samad, SEAPAC mempunyai peranan penting dan utama untuk Indonesia. "Terutama untuk pemberantasan korupsi lintas negara," kata Samad.

Sementara mekanisme MLA, menurut Samad, akan lebih efektif sebagai kesepakatan untuk penangkapan dan percepatan pemulangan buronan. Samad mengatakan pertukaran informasi lebih mudah dilakukan di forum seperti SEAPAC.

"Pertukaran informasi lebih mudah dilakukan di forum seperti SEAPAC," ucapnya.

(fiq/mok)