detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 14:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 10/09/2012 16:15 WIB

Inilah 12 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2014

Kantor KPU (Suci/ detikcom)
Jakarta - Dua Belas partai politik (parpol) yang mendaftar ke KPU dipastikan tidak bisa maju di Pemilu 2014. Setelah diverifikasi, 12 parpol itu tidak memenuhi 17 dokumen yang disyaratkan KPU.

Berikut ini adalah 12 parpol yang gagal maju Pemilu 2014. Keterangan disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2012).

1. Partai Pemuda Indonesia (PPI), hanya menyerahkan 12 dokumen
2. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), hanya menyerahkan 4 dokumen
3. Partai Pemersatu Bangsa (PPB), hanya menyerahkan 16 dokumen
4. Partai Aksi Rakyat (PAR), hanya menyerahkan 16 dokumen
5. Partai Pelopor, hanya menyerahkan 3 dokumen
6. Partai Republik Indonesia, hanya menyerahkan 12 dokumen
7. Partai Islam, hanya menyerahkan 16 dokumen
8. Partai Merdeka, hanya menyerahkan 8 dokumen
9. Partai Patriot, hanya menyerahkan 14 dokumen
10. Partai Barisan Nasional (Barnas), hanya menyerahkan 15 dokumen
11. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNU), hanya menyerahkan 11 dokumen
12. Partai Matahari Bangsa (PMB), hanya menyerahkan 15 dokumen.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan 17 jenis berkas tersebut antara lain dokumen pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, data anggota parpol termasuk nama-namanya. Proses verifikasi administrasi akan dilaksanakan di Hotel Borobudur.

Proses verifikasi administrasi hingga tanggal 29 September 2012 tersebut hanya dapat diikuti oleh parpol yang telah melengkapi minimal 17 jenis dokumen. "Kalau parpol tidak menyerahkan 1 saja dari 17 jenis dokumen tersebut, maka tidak dapat mengikuti proses selanjutnya yaitu proses verifikasi administrasi," tutup Hadar.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(gah/vta)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%