detikcom
Minggu, 09/09/2012 15:35 WIB

Ada Acara Haornas, Menpora Tak Dampingi Wapres Tinjau PON XIII

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Ilustrasi/Setpres
Pekanbaru - Wakil Presiden Boediono meninjau kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasiona (PON) XVIII di Pekanbaru, Riau. Tidak terlihat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang ikut mendampingi.

Dalam rundown acara kunjungan Boediono di Pekanbaru, Minggu (9/9/2012) sedianya Boediono ditemani oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono dan Menpora Andi Mallarangeng. Namun hingga meninggalkan Riau sekitar pukul 12.30 WIB, Andi tidak terlihat menemani Boediono.

Nama Andi tertulis di rundown acara dengan tanda bintang yang berarti akan bertemu dengan Boediono di Riau.

Wartawan sempat menanyakan ketidakhadiran Andi kepada Agung Laksono. Menurut Agung, ketidakhadiran Andi dikarenakan harus mengikuti acara Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Kemenpora yang juga bertepatan dengan hari ini.

"Andi menghadiri acara peringatan Hari Olahraga Nasional jadi tidak bisa ikut karena ada pemberian penghargaan," kata Agung.

Pada kunjungan itu, Boediono meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan mengenai PON XVIII yang terkesan tidak siap penyelenggaraannya.

"Kalau memang ada kendala harus sama mengatasi, jangan saling menyalahkan," ujar Boediono di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Boediono meminta semua pihak untuk menuntaskan semua kendala dalam pelaksanaan PON XVIII.

"Jangan sampai semangatnya tertuju pada kekurangannya. Semangatnya harus dikerjakan seperti di Solo dulu pada waktu yang pertama. Bukan hanya untuk prestasi tapi kebersamaan," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%