Kunjungan Panja RUU PMI DPR ke Denmark & Turki Dianggap Pemborosan

Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Denmark dan Turki terkait RUU PMI. Melihat efektifitas kunjungan, studi banding kali ini dianggap pemborosan.

Seperti diketahui, kunjungan Baleg ke Denmark dan Turki dalam rangka penuntasan RUU Palang Merah Indonesia (PMI) yang memang belum dimiliki Indonesia. Baleg juga tengah mencari jalan tengah mengenai lambang PMI yang akan digunakan di Indonesia.

Ketua Baleg Ignatius Mulyono, menyampaikan alasan kenapa Baleg memilih dua negara yakni Denmark dan Turki. Dua negara ini memiliki organisasi kepalangmerahan dengan lambang yang berbeda. Denmark menggunakan lambang palang merah sementara Turki menggunakan lambang bulan sabit merah.

Dualisme lambang ini memang menjadi perdebatan di Baleg DPR. Karena di Indonesia ada organisasi kepalangmerahan yang diakui internasional yaitu PMI dengan lambang palang merah, namun ada juga organisasi yang dibentuk masyarakat bernama bulan sabit merah Indonesia dengan logo sesuai namanya.

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, kunjungan Baleg ke Denmark dan Turki memang tidak hanya masalah lambang PMI. Tapi perdebatan mengenai berapa jumlah organisasi kepalangmerahan di Indonesia, berikut lambang yang akan dipilih menjadi masalah utama dalam pembahasan RUU PMI.

Menjadi perdebatan baru saat RUU PMI yang langsung terkait dengan kesehatan justru dibahas Baleg DPR, lengkap dengan agenda kunjungan kerjanya. Padahal Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, dalam hal ini memandang kunjungan ke Denmark dan Turki kurang perlu. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Rianti Yusuf, sebelumnya, tak ada anggota Komisi IX yang dikirim menyertai Baleg kali ini karena keperluan kunjungan hanya soal lambang PMI.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mencatat sebanyak 21 anggota Baleg DPR berangkat terbagi dalam dua rombongan ke Denmark dan Turki. Anggaran yang dikeluarkan untuk memantau organisasi kepalangmerahan di Denmark dan Turki diperkirakan mencapai Rp 1,3 miliar. Anggaran sebanyak ini dikaitkan dengan efektivitas kunjungan tersebut, dipandang masih pemborosan.

"Alasan anggota DPR yaitu Baleg untuk berangkat ke dua negara, yaitu ke Turki dan Denmark tidak masuk akal. Masak mau menentukan lambang palang merah saja, harus berkunjung ke dua negara tersebut. Seharusnya agar tidak pemborosan, biar lebih irit dan hematnya anggarannya, lebih layak bertanya kepada rakyat sendiri daripada berangkat ke luar negeri. Semoga anggota DPR tidak hanya ingin senang-senang sendiri saja," kritik koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran persnya, Kamis (6/9/2012).

(van/bal)