detikcom
Rabu, 05/09/2012 14:33 WIB

Kasus Tina Talisa, Dewan Pers: Kompas Memberitakan untuk Kepentingan Publik

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Penyelesaian pelaporan Tina Talisa atas sejumlah media berlanjut. Kali ini Dewan Pers memediasi Kompas dan Tina Talisa. Tercapai kesepakatan damai antara Tina dan Kompas. Yakni memuat hak jawab.

"Dewan Pers menilai, pertama Kompas mempunyai alasan untuk memberitahukan kasus ini, karena ada kepentingan publik dalam kasus ini," jelas Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo di Kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Yang kedua, lanjut Agus, Dewan Pers juga menilai Kompas telah beritikad baik untuk melindungi identitas obyek berita berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun Dewan Pers juga memberi catatan bagi Kompas.

"Ketiga, Kompas seharusnya berusaha mencari tahu jati diri obyek berita dan mewawancarainya guna memenuhi prinsip klarifikasi," imbuh Agus.

Kompas dan Tina dipertemukan di Dewan Pers terkait aduan Tina soal isu dugaan seorang presenter TV menerima dana dari Banggar DPR. Ramai diberitakan Tina menerima aliran dana dari kakak iparnya Mirwan Amir. Tina sudah menunjukkan rekeningnya dan tidak ada dana dari Mirwan.

"Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian. Yaitu, Pertama Kompas bersedia memuat hak jawab dari pengadu sesuai yang diamanatkan dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi," urai Agus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(jor/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%