Detik.com News
Detik.com
Rabu, 05/09/2012 14:33 WIB

Kasus Tina Talisa, Dewan Pers: Kompas Memberitakan untuk Kepentingan Publik

Ray Jordan - detikNews
Kasus Tina Talisa, Dewan Pers: Kompas Memberitakan untuk Kepentingan Publik
Jakarta - Penyelesaian pelaporan Tina Talisa atas sejumlah media berlanjut. Kali ini Dewan Pers memediasi Kompas dan Tina Talisa. Tercapai kesepakatan damai antara Tina dan Kompas. Yakni memuat hak jawab.

"Dewan Pers menilai, pertama Kompas mempunyai alasan untuk memberitahukan kasus ini, karena ada kepentingan publik dalam kasus ini," jelas Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo di Kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Yang kedua, lanjut Agus, Dewan Pers juga menilai Kompas telah beritikad baik untuk melindungi identitas obyek berita berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun Dewan Pers juga memberi catatan bagi Kompas.

"Ketiga, Kompas seharusnya berusaha mencari tahu jati diri obyek berita dan mewawancarainya guna memenuhi prinsip klarifikasi," imbuh Agus.

Kompas dan Tina dipertemukan di Dewan Pers terkait aduan Tina soal isu dugaan seorang presenter TV menerima dana dari Banggar DPR. Ramai diberitakan Tina menerima aliran dana dari kakak iparnya Mirwan Amir. Tina sudah menunjukkan rekeningnya dan tidak ada dana dari Mirwan.

"Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian. Yaitu, Pertama Kompas bersedia memuat hak jawab dari pengadu sesuai yang diamanatkan dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi," urai Agus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%