Detik.com News
Detik.com
Rabu, 05/09/2012 14:33 WIB

Kasus Tina Talisa, Dewan Pers: Kompas Memberitakan untuk Kepentingan Publik

Ray Jordan - detikNews
Kasus Tina Talisa, Dewan Pers: Kompas Memberitakan untuk Kepentingan Publik
Jakarta - Penyelesaian pelaporan Tina Talisa atas sejumlah media berlanjut. Kali ini Dewan Pers memediasi Kompas dan Tina Talisa. Tercapai kesepakatan damai antara Tina dan Kompas. Yakni memuat hak jawab.

"Dewan Pers menilai, pertama Kompas mempunyai alasan untuk memberitahukan kasus ini, karena ada kepentingan publik dalam kasus ini," jelas Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo di Kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Yang kedua, lanjut Agus, Dewan Pers juga menilai Kompas telah beritikad baik untuk melindungi identitas obyek berita berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun Dewan Pers juga memberi catatan bagi Kompas.

"Ketiga, Kompas seharusnya berusaha mencari tahu jati diri obyek berita dan mewawancarainya guna memenuhi prinsip klarifikasi," imbuh Agus.

Kompas dan Tina dipertemukan di Dewan Pers terkait aduan Tina soal isu dugaan seorang presenter TV menerima dana dari Banggar DPR. Ramai diberitakan Tina menerima aliran dana dari kakak iparnya Mirwan Amir. Tina sudah menunjukkan rekeningnya dan tidak ada dana dari Mirwan.

"Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian. Yaitu, Pertama Kompas bersedia memuat hak jawab dari pengadu sesuai yang diamanatkan dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi," urai Agus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%