detikcom

Rabu, 05/09/2012 14:33 WIB

Kasus Tina Talisa, Dewan Pers: Kompas Memberitakan untuk Kepentingan Publik

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Penyelesaian pelaporan Tina Talisa atas sejumlah media berlanjut. Kali ini Dewan Pers memediasi Kompas dan Tina Talisa. Tercapai kesepakatan damai antara Tina dan Kompas. Yakni memuat hak jawab.

"Dewan Pers menilai, pertama Kompas mempunyai alasan untuk memberitahukan kasus ini, karena ada kepentingan publik dalam kasus ini," jelas Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo di Kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Yang kedua, lanjut Agus, Dewan Pers juga menilai Kompas telah beritikad baik untuk melindungi identitas obyek berita berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun Dewan Pers juga memberi catatan bagi Kompas.

"Ketiga, Kompas seharusnya berusaha mencari tahu jati diri obyek berita dan mewawancarainya guna memenuhi prinsip klarifikasi," imbuh Agus.

Kompas dan Tina dipertemukan di Dewan Pers terkait aduan Tina soal isu dugaan seorang presenter TV menerima dana dari Banggar DPR. Ramai diberitakan Tina menerima aliran dana dari kakak iparnya Mirwan Amir. Tina sudah menunjukkan rekeningnya dan tidak ada dana dari Mirwan.

"Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian. Yaitu, Pertama Kompas bersedia memuat hak jawab dari pengadu sesuai yang diamanatkan dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kedua, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi," urai Agus.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%