Rabu, 05/09/2012 11:27 WIB

Pemerintah Harus Usut Penjualan Pulau Gambar dan Gili Nanggu

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: privateislandsonline
Jakarta - Situs www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah harus menggagalkan penjualan kedua pulau ini demi keutuhan NKRI.

"Seluruh pulau yang ada yang itu statusnya itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia itu adalah tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dan sejengkal pun tidak boleh diperjualbelikan," tegas Wakil Ketua Komisi IV yang menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Herman Khaeron, kepada detikcom, Rabu (5/9/2012).

Menurut Herman, investor tidak diperkenankan membeli pulau. Menjual pulau milik NKRI jelas melanggar hukum.

"Tidak boleh ada pulau-pulau yang menjadi milik negara yang bisa diperjualbelikan. Semuanya hanya bisa dalam bentuk investasi, kerjasama itu bisa. Sama halnya dengan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia mereka tidak punya aset, mereka hanya punya investasi," kata Herman.

Dia mendesak pemerintah untuk mengusut penjualan pulau tersebut. Termasuk meneliti kepemilikan sertifikat mengenai kedua pulau yang indah tersebut.

"Ini harus diusut dan ini masuk kategori melanggar kedaulatan RI. Tanggung jawabnya di wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk penamaan pulau kecil juga tanggung jawab mereka. Namun yang menjadi mitra kami tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan penjualan pulau di Indonesia," tegasnya.

Situs www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan pulau Gambar di Laut Jawa dan pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan pengecekan kepemilikan pulau tersebut.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%