Detik.com News
Detik.com

Rabu, 05/09/2012 11:27 WIB

Pemerintah Harus Usut Penjualan Pulau Gambar dan Gili Nanggu

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Pemerintah Harus Usut Penjualan Pulau Gambar dan Gili Nanggu Foto: privateislandsonline
Jakarta - Situs www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah harus menggagalkan penjualan kedua pulau ini demi keutuhan NKRI.

"Seluruh pulau yang ada yang itu statusnya itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia itu adalah tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dan sejengkal pun tidak boleh diperjualbelikan," tegas Wakil Ketua Komisi IV yang menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Herman Khaeron, kepada detikcom, Rabu (5/9/2012).

Menurut Herman, investor tidak diperkenankan membeli pulau. Menjual pulau milik NKRI jelas melanggar hukum.

"Tidak boleh ada pulau-pulau yang menjadi milik negara yang bisa diperjualbelikan. Semuanya hanya bisa dalam bentuk investasi, kerjasama itu bisa. Sama halnya dengan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia mereka tidak punya aset, mereka hanya punya investasi," kata Herman.

Dia mendesak pemerintah untuk mengusut penjualan pulau tersebut. Termasuk meneliti kepemilikan sertifikat mengenai kedua pulau yang indah tersebut.

"Ini harus diusut dan ini masuk kategori melanggar kedaulatan RI. Tanggung jawabnya di wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk penamaan pulau kecil juga tanggung jawab mereka. Namun yang menjadi mitra kami tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan penjualan pulau di Indonesia," tegasnya.

Situs www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan pulau Gambar di Laut Jawa dan pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan pengecekan kepemilikan pulau tersebut.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%