Rabu, 05/09/2012 11:27 WIB

Pemerintah Harus Usut Penjualan Pulau Gambar dan Gili Nanggu

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: privateislandsonline
Jakarta - Situs www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan Pulau Gambar di Laut Jawa dan Pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah harus menggagalkan penjualan kedua pulau ini demi keutuhan NKRI.

"Seluruh pulau yang ada yang itu statusnya itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia itu adalah tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia dan sejengkal pun tidak boleh diperjualbelikan," tegas Wakil Ketua Komisi IV yang menjadi mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Herman Khaeron, kepada detikcom, Rabu (5/9/2012).

Menurut Herman, investor tidak diperkenankan membeli pulau. Menjual pulau milik NKRI jelas melanggar hukum.

"Tidak boleh ada pulau-pulau yang menjadi milik negara yang bisa diperjualbelikan. Semuanya hanya bisa dalam bentuk investasi, kerjasama itu bisa. Sama halnya dengan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia mereka tidak punya aset, mereka hanya punya investasi," kata Herman.

Dia mendesak pemerintah untuk mengusut penjualan pulau tersebut. Termasuk meneliti kepemilikan sertifikat mengenai kedua pulau yang indah tersebut.

"Ini harus diusut dan ini masuk kategori melanggar kedaulatan RI. Tanggung jawabnya di wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk penamaan pulau kecil juga tanggung jawab mereka. Namun yang menjadi mitra kami tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan penjualan pulau di Indonesia," tegasnya.

Situs www.privatesislandonline.com memasang iklan penjualan pulau Gambar di Laut Jawa dan pulau Gili Nanggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun melakukan pengecekan kepemilikan pulau tersebut.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%