Jelang Pembukaan PON, Warga Riau Kesulitan Dapatkan Tiket

Pekanbaru - Pembukaan PON di Riau kian dekat, namun belum semuanya siap. Terbukti, tiket untuk pembukaan 11 September mendatang belum bisa didapat. Bahkan warga bingung kemana harus mencari tiket tersebut.

"Kita sudah tanya sana sini, tapi semua pada nggak ada yang tahu dimana tempat jualan tiket pembukaan PON. Kita kepengin melihat acara itu, karena belum tentu selama kita hidup bisa menyaksikan lagi di Riau," kata Syahrial, warga Pekanbaru kepada detikcom, Selasa (4/9/2012) .

Syahrial mengaku, mengetahui adanya penjualan tiket tersebut setelah membaca di sejumlah media. Hanya saja sampai menjelang hari pelaksanaan dimana pembukaan PON akan dilaksanakan pada 11 September, sampai sekarang loket resmi penjualan belum tersedia.

"Memang di sejumlah media sosial sudah ada yang mengaku sebagai tempat penjualan tiket. Tapi kita juga tidak percaya begitu saja. Jangan-jangan itu hanya penjualan tiket palsu," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media (PPM) PB PON Riau, Jhoni Irwan kepada sejumlah media pernah menjelaskan, pihaknya memang sengaja menjual tiket masuk pembukaan PON.

Dari 43 ribu kursi di stadion utama di kawasan Panam, sekitar 15 ribu kursi akan dikomersilkan. Hanya saja Jhoni belum dapat merinci besaran harga tiket tersebut. Termasuk juga belum ada kejelasan resmi dimana tiket tersebut bisa didapatkan.

Panitia tidak hanya menjual tiket pembukaan dan penutupan PON saja. Tapi untuk cabang olahraga favorit juga akan dikomersilkan. Misalkan saja, sepak bola, voli, bulu tangkis, dan renang. Berbagai cabor tersebut akan dikomersilkan pada babak perempat final.

Rencananya ini jelas mendapat tantangan dari berbagai pihak. "Masak duit rakyat sudah ludes Rp 4,6 triliun, rakyat masih dipungut bayaran mau nonton PON. Apalagi kalau sampai beberapa cabor di komersilkan, ini akan menjadi pertanyaan besar, akan dikemanakan duit rakyat itu," kata pengamat hukum di Riau, Kapitra Ampera.

Masih menurut Kapitra, APBD yang jelas ada dasar hukumnya saja, bisa dikorupsi. Apalagi dana yang berbentuk uang kontan yang langsung dipungut dari rakyat.

"Lagi pula apa dasar hukumnya PB PON melakukan pengutan tersebut," kata Kapitra.


(cha/try)