detikcom

Selasa, 04/09/2012 13:01 WIB

Pengacara: Tidak Rasional Hercules Minta John Kei Dihukum Berat

Rivki - detikNews
Jhon Kei (Jhoni/detikcom)
Jakarta - Kuasa hukum John Kei menilai imbauan Hercules dkk yang meminta hakim untuk menghukum John Kei seberat-beratnya tidak masuk akal. Hukuman berat atau pun ringan haruslah sesuai hasil pemeriksaan dan fakta persidangan.

"Bagaimana kita harus menanggapi bahwa orang dihukum seberat-beratnya. Ini tidak rasional," kata kuasa hukum John Kei, Indra Sahnun Lubis, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gadjah Mada, Selasa (4/9/2012).

Ia pun bingung dan tidak mengerti atas dasar apa Hercules meminta hakim untuk menghukum seberat-beratnya.

"Jaksa saja belum menuntut, kita juga belum bacakan pledoi, kok minta dihukum seberat-beratnya," tandas Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Saat disinggung apakah sikap Hercules dan pendukungnya yang mendatangi PN Jakpus pada 31 Agustus lalu, Indra enggan berpolemik. "Kalau dibilang intervensi saya tidak tahu. Intinya kalau mau dihukum seberat-beratnya harus menunggu hasil persidangan," tutup Indra

Seperti diketahui, 100-an massa anti John Kei melakukan aksi yang sama di PN Jakpus, Jumat (31/8/2012). Di antara mereka, terdapat Hercules yang juga sempat menemui Hakim Pengawas Bidang Pidana, Kasianus Telaumbanua.

"Demo kita damai dan tertib," ujar Hercules yang hadir mengenakan jaket kulit hitam kepada wartawan di PN Jakpus.

Hercules lantas masuk ke ruang hakim pengawas bidang pidana PN Jakpus, Kasianus Telaumbanua dan melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan tertutup yang berlangsung selama 30 menit ini dilakukan Hercules dengan 4 orang lainnya. Mereka meminta pihak kejaksaan dan pengadilan untuk tidak takut terhadap ancaman John Kei.

"Saya Haji Bram dan Pak Hercules memberikan dukungan kepada pihak kejaksaan dan pengadilan supaya jangan takut kepada ancaman John Kei. Pengadilan Negeri jangan ragu. Kita tadi diterima sama hakim pengawas bidang pidana," jelas salah seorang peserta aksi, Haji Bram.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%