Senin, 03/09/2012 14:30 WIB

LSM: Reklamasi Pantai Teluk Jakarta Rp 250 T Gusur 3 Ribu KK

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa gabungan Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI di Teluk Jakarta yang menelan dana sebesar Rp 250 Triliun sangat merugikan para nelayan. Akibat proyek tersebut, sebanyak 3 ribu lebih kepala keluarga terkena gusur.

"Pemprov DKI Jakarta merancang proyek tanggul raksasa (giant sea wall) di teluk Jakarta yang menelan dana sebesar 250 triliun rupiah. Sudah ada 3.579 kepala keluarga yang digusur untuk proyek reklamasi Jakarta ini," kata Manager Pendidikan dan Penggalangan Dukungan Publik Kiara, Selamet Daroyni.

Hal tersebut disampaikan Selamet dalam acara jumpa pers Kiara dengan tema 'Strategi Pertahanan Pantai Jakarta Mengabaikan Daya Dukung Lingkungan dan Menggusur Nelayan' di Jalan Lengkeng Kalibata Indah, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2012).

Menurut Selamet, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI telah mengabaikan dampak kerusakan dari pengerjaan proyek tersebut,. "Fakta kerusakan terus diabaikan oleh Pemerintah," ujar Selamet.

Selamet menambahkan proyek ini merupakan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selamet menambahkan pola pembangunan MP3EI hanya bersifat pembangunan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa tanpa memperhatikan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) sekitar.

"Sangat terlihat jelas arah kebijakan untuk mendorong adanya pembangunan pelabuhan, jalan tol yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Namun pembangunan fisik tersebut tidak memperhatikan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan SDA," ucap Selamet.

Menurut Selamet, data Rp 250 triliun itu didapatkan dia dari diskusi di Goethe Institute pada 8 Agustus 2012 lalu yang disampaikan Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air Apriyadi Mangiwa. Dana Rp 250 triliun itu untuk proyek tahun jamak selama 25 tahun yang akan dimulai pada 2014. Namun Selamet tidak mengetahui pasti proporsi APBD Pemprov DKI dan APBN dalam pembiayaan proyek itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunitas Masyrakat Nelayan Jakarta, Lazarus Rio Zamborneas mengatakan program yang dirancang pemerintah sebagian besar tidak membawa manfaat bagi nelayan. Malah akibat proyek tersebut banyak anak nelayan yang terancam putus sekolah karena orang tua mereka kehilangan lahan untuk mencari nafkah.

"Program-program yang saat ini dicanangkan pemerintah 90 persen tidak ada manfaatnya bagi masyrakat nelayan . Ada 190-an anak yang terancam putus sekolah karena nggak ada biaya, orang tua mereka kehilangan pekerjaan," ucap Lazarus.

Lazarus menambahkan dari 84 kelompok nelayan, saat ini hanya tinggal 43 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 30 orang. Selain itu menurutnya mengenai proyek reklamasi Jakarta tidak ada sosialisasi sama sekali, sehingga banyak nelayan yang tidak mendapatkan informasi cukup terkait proyek tersebut.

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%