Detik.com News
Detik.com
Senin, 03/09/2012 11:53 WIB

Kasus Suap PON, KPK Periksa Deputi Kemenpora Djoko Pekik

Danu Mahardika - detikNews
Kasus Suap PON, KPK Periksa Deputi Kemenpora Djoko Pekik
Jakarta - Tak hanya DPRD dan Pemprov Riau, KPK terus mengusut pihak pemerintah pusat dalam perkara suap PON. Hari ini penyidik memeriksa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Djoko Pekik Irianto sebagai saksi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (3/9/2012).

Djoko diketahui telah hadir di kantor KPK sejak sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Sebelumnya, Djoko mangkir dari panggilan pertama KPK pada Rabu (29/8) lalu. Djoko Pekik dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukmas Abbas.

Dalam kasus Riau, KPK awalnya menetapkan empat tersangka, yakni M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Kemudian, setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, KPK kembali menetapkan dua tersangka. Kedua orang tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas.

Pada tanggal 13 Juli, Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto mengungkapkan bahwa KPK kembali menetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan PON Riau.

Ketujuh tersangka tersebut adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq , Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, Rukman Asyardi (PDIP). Semua anggota DPRD Riau.

Terkait perkara tersebut, Pengadilan Tipikor Pekanbaru tengah menyidangkan dua terdakwa, yaitu Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%