detikcom
Senin, 03/09/2012 11:53 WIB

Kasus Suap PON, KPK Periksa Deputi Kemenpora Djoko Pekik

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Tak hanya DPRD dan Pemprov Riau, KPK terus mengusut pihak pemerintah pusat dalam perkara suap PON. Hari ini penyidik memeriksa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Djoko Pekik Irianto sebagai saksi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (3/9/2012).

Djoko diketahui telah hadir di kantor KPK sejak sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Sebelumnya, Djoko mangkir dari panggilan pertama KPK pada Rabu (29/8) lalu. Djoko Pekik dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukmas Abbas.

Dalam kasus Riau, KPK awalnya menetapkan empat tersangka, yakni M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Kemudian, setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, KPK kembali menetapkan dua tersangka. Kedua orang tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas.

Pada tanggal 13 Juli, Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto mengungkapkan bahwa KPK kembali menetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan PON Riau.

Ketujuh tersangka tersebut adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq , Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, Rukman Asyardi (PDIP). Semua anggota DPRD Riau.

Terkait perkara tersebut, Pengadilan Tipikor Pekanbaru tengah menyidangkan dua terdakwa, yaitu Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
51%
Kontra
49%