Senin, 03/09/2012 11:53 WIB

Kasus Suap PON, KPK Periksa Deputi Kemenpora Djoko Pekik

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Tak hanya DPRD dan Pemprov Riau, KPK terus mengusut pihak pemerintah pusat dalam perkara suap PON. Hari ini penyidik memeriksa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) Djoko Pekik Irianto sebagai saksi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (3/9/2012).

Djoko diketahui telah hadir di kantor KPK sejak sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Sebelumnya, Djoko mangkir dari panggilan pertama KPK pada Rabu (29/8) lalu. Djoko Pekik dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Lukmas Abbas.

Dalam kasus Riau, KPK awalnya menetapkan empat tersangka, yakni M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Kemudian, setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, KPK kembali menetapkan dua tersangka. Kedua orang tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas.

Pada tanggal 13 Juli, Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto mengungkapkan bahwa KPK kembali menetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan PON Riau.

Ketujuh tersangka tersebut adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq , Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, Rukman Asyardi (PDIP). Semua anggota DPRD Riau.

Terkait perkara tersebut, Pengadilan Tipikor Pekanbaru tengah menyidangkan dua terdakwa, yaitu Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%