detikcom

Jumat, 31/08/2012 22:31 WIB

Usai Diperiksa KPK, Perwira Polri Bungkam

Danu Mahardika - detikNews
(Foto: Ramses/detikcom)
Jakarta - Keempat perwira Polri yang hari ini diperiksa KPK memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan. Sebelumnya mereka diperiksa KPK selama kurang lebih 11 jam terkait kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

Keempat perwira tersebut keluar dari ruang pemeriksaan dalam waktu yang berbeda, AKBP Wisnu Budhhaya keluar ruang pemeriksaan pada pukul 18.30, disusul AKBP Wandi Rustiwan pada pukul 19.00, Kompol Endah Purwaningsih 20.00, dan terakhir pada pukul 22.00 Kompol Ni Nyoman Sumartini.

Tanpa memberi keterangan, mereka langsung menuju Toyota Yaris bernomor polisi B 1721 NP yang sudah menunggu.

"Nanti tanyakan saja ke Humas Polri," ujar salah satu perwira yang diperiksa, AKBP Wisnu Budhhaya kepada wartawan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2012).

Sebelumnya mereka sempat tak hadir dalam panggilan pertama karena masalah administrasi. Setelah KPK kembali melakukan pemanggilan, hari ini mereka hari ini hadir di KPK.

Dalam kasus Simulator SIM ini, KPK menetapkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersagka. KPK juga menetapkan bawahan Djoko, Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Santoso sebagai tersangka. Polri juga menetapkan status sama terhadap tiga nama terakhir tersebut.

Tiga nama yang menjadi 'tersangka bersama' itu memicu persoalan. Sampai saat ini KPK dan Polri sama-sama ngotot untuk menangani kasus ini. Belum ada titik temu antara dua lembaga penegah hukum tersebut.



Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%