detikcom
Jumat, 31/08/2012 11:42 WIB

Muhammadiyah Usul 5 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Soekarno-Hatta

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Patung Soekarno-Hatta saat dibersihkan
Jakarta - PP Muhammadiyah mengusukan lima nama tokoh sebagai pahlawan nasional. Presiden dan Wakil Presiden RI pertama Soekarno dan Hatta masuk dalam daftar usulan. Presiden SBY diminta menggunakan hak prerogatifnya untuk hal ini.

"Jadi tiga nama yang diusulkan PP Muhammadiyah untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional adalah: Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Abdoel Kahar Moezakir. Kita juga akan mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta," kata Ketua PP Muhammadiyah Abdul Fattah Wibisono, dalam audiensi dengan pimpinan MPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Menurut PP Muhammadiyah, sekarang ini kesempatan bagi Presiden SBY untuk memberikan penghargaan ini. Sebagai bagian dari sejarah SBY sebelum masa kerjanya berakhir.

"Bung Karno dan Bung Hatta adalah bapak kemerdekaan kita. Di sinilah kesempatan emas Pak SBY untuk menggunakan hak prerogatifnya menyelesaikan masalah ini. Karena proklamator menurut UU tidak termasuk pahlawan nasional, memang ada yang berpendapat. Daripada kontroversi itu lebih baik Presiden SBY tegaskan," kata H. AM Fatwa.

Menurut Fatwa, Muhammadiyah justru akan tampil ke depan untuk mempelopori agar Presiden SBY mengambil keputusan menyangkut kepahlawanan pendiri dan pejuang Indonesia. Karena masih banyak yang belum mendapat gelar Pahlawan Nasional.

"Karena Pak Harto sendiri tidak menyelesaikan TAP MPR berkaitan dengan Bung Karno. Karena toh kedua tokoh tersebut sudah wafat dan kenapa tidak diselesaikan dan yang menyelesaikan itu presiden SBY dan kenapa SBY tidak menggunakan hak prerogatif untuk hal itu," tegasnya.

Ketua MPR Taufiq Kiemas pun merespons positif. Taufiq akan menyerahkan laporan tersebut ke Presiden SBY.

"Nanti kita bersama-sama serahkan ke Presiden SBY. Ini menarik," katanya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%