detikcom
Jumat, 31/08/2012 11:42 WIB

Muhammadiyah Usul 5 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Soekarno-Hatta

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Patung Soekarno-Hatta saat dibersihkan
Jakarta - PP Muhammadiyah mengusukan lima nama tokoh sebagai pahlawan nasional. Presiden dan Wakil Presiden RI pertama Soekarno dan Hatta masuk dalam daftar usulan. Presiden SBY diminta menggunakan hak prerogatifnya untuk hal ini.

"Jadi tiga nama yang diusulkan PP Muhammadiyah untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional adalah: Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Abdoel Kahar Moezakir. Kita juga akan mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta," kata Ketua PP Muhammadiyah Abdul Fattah Wibisono, dalam audiensi dengan pimpinan MPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Menurut PP Muhammadiyah, sekarang ini kesempatan bagi Presiden SBY untuk memberikan penghargaan ini. Sebagai bagian dari sejarah SBY sebelum masa kerjanya berakhir.

"Bung Karno dan Bung Hatta adalah bapak kemerdekaan kita. Di sinilah kesempatan emas Pak SBY untuk menggunakan hak prerogatifnya menyelesaikan masalah ini. Karena proklamator menurut UU tidak termasuk pahlawan nasional, memang ada yang berpendapat. Daripada kontroversi itu lebih baik Presiden SBY tegaskan," kata H. AM Fatwa.

Menurut Fatwa, Muhammadiyah justru akan tampil ke depan untuk mempelopori agar Presiden SBY mengambil keputusan menyangkut kepahlawanan pendiri dan pejuang Indonesia. Karena masih banyak yang belum mendapat gelar Pahlawan Nasional.

"Karena Pak Harto sendiri tidak menyelesaikan TAP MPR berkaitan dengan Bung Karno. Karena toh kedua tokoh tersebut sudah wafat dan kenapa tidak diselesaikan dan yang menyelesaikan itu presiden SBY dan kenapa SBY tidak menggunakan hak prerogatif untuk hal itu," tegasnya.

Ketua MPR Taufiq Kiemas pun merespons positif. Taufiq akan menyerahkan laporan tersebut ke Presiden SBY.

"Nanti kita bersama-sama serahkan ke Presiden SBY. Ini menarik," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%