detikcom
Kamis, 30/08/2012 16:55 WIB

1 Bulan Menghilang, Ardi Diduga Diculik

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Diani Iriani mengkhawatirkan nasib sang buah hati, Ardi Setiawan (21) yang hilang sejak sebulan lalu. Ia menduga putranya diculik oleh seseorang.

Ardi, pemuda yang bermukim di Jalan Lagoa Terusan Gang III C1/12 RT 006 RW 002 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dilaporkan hilang ke Polsek Cilincing sejak 31 Juli 2012.

Dalam laporan resmi bernomor polisi 269/K/VII/2012/Sekcil atas dugaan pasal 328 KUHP, Ardi dilaporkan diculik.

"Kemungkinan besar orang Madura itu karena sebelumnya setiap hari itu dia mendatangi rumah dan mencari anak saya," kata Diani kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Diani menjelaskan, kejadian itu bermula dari tawuran pemuda antara Gang I dan Gang III. Saat tawuran itu, Ardi sedang nongkrong bersama teman-temannya, bermain gitar di mulut gang.

"Terus anak saya dipukulin. Dia balas mukul sehingga terjadi perkelahian antargang," kata Diani.

Dalam tawuran itu, masing-masing kubu saling menyerang dengan melempari batu-batu. "Nah saat itu, mobil orang Madura itu, mobilnya Terios lewat dan kena timpukan batu. Lalu dia marah," katanya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%