detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 12:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 30/08/2012 13:23 WIB

Polri Nomor Wahid Diadukan Warga tentang Pelanggaran HAM

Ganessa - detikNews
Jakarta - Komnas HAM menyebutkan, pengaduan pelanggaran HAM pertama dari masyarakat seluruh Indonesia ditempati Polri. Setiap tahun, rata-rata ada seribu pengaduan pelanggaran HAM dari Polri.

"Dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, rata-rata di atas 1.000 pengaduan setiap tahunnya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri," ujar Nur Kholis, Wakil Ketua II bidang eksternal Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2012).

Nur Kholis mengatakan, setelah adanya pemisahan antara Polri dan TNI justru menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh Polri.

"Kewenangan yang banyak dimiliki oleh Polri ini, cenderung menimbulkan potensi dalam pelanggaran HAM," kata Nur Kholis.

Di tempat yang sama, Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM menuturkan, dalam sektor agraria Brimob sering melakukan penembakan. Bahkan dalam penyelesaian konflik agraria itu, ada penembakan oleh Brimob.

"Kami sudah merekomendasi kepada pihak Polri namun tidak ada implikasi secara langsung terhadap polisi yang melakukan penembakan dalam konflik-konflik agraria," kata Ifdhal.

Dalam data yang diperoleh dari Komnas HAM, dari Januari-Juni 2012 berikut urutyannya:

1. Polri mendapat 873 berkas pengaduan.
2. Korporasi mendapat 561 berkas pengaduan.
3. Pemda mendapat 371 berkas pengaduan.
4. Lembaga peradilan mendapat 262 berkas pengaduan.
5. Pemerintah pusat mendapat 137 berkas pengaduan.
6. BUMN mendapat 116 berkas pengaduan.
7. Kejaksaan mendapat 88 berkas pengaduan.
8. TNI mendapat 56 berkas pengaduan.
9. Rutan atau lapas mendapat 20 berkas pengaduan.
10. Lembaga pendidikan mendapat 8 berkas pengaduan.

Sedangkan pada 2011, Polri juga menempati urutan pertama berkas pengaduan dengan jumlah 1.839 berkas pengaduan. Urutan kedua ditempati perusahaan swasta dengan jumlah 1.068 berkas pengaduan.


Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nik/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%