detikcom

Kamis, 30/08/2012 13:23 WIB

Polri Nomor Wahid Diadukan Warga tentang Pelanggaran HAM

Ganessa - detikNews
Jakarta - Komnas HAM menyebutkan, pengaduan pelanggaran HAM pertama dari masyarakat seluruh Indonesia ditempati Polri. Setiap tahun, rata-rata ada seribu pengaduan pelanggaran HAM dari Polri.

"Dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, rata-rata di atas 1.000 pengaduan setiap tahunnya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri," ujar Nur Kholis, Wakil Ketua II bidang eksternal Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2012).

Nur Kholis mengatakan, setelah adanya pemisahan antara Polri dan TNI justru menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh Polri.

"Kewenangan yang banyak dimiliki oleh Polri ini, cenderung menimbulkan potensi dalam pelanggaran HAM," kata Nur Kholis.

Di tempat yang sama, Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM menuturkan, dalam sektor agraria Brimob sering melakukan penembakan. Bahkan dalam penyelesaian konflik agraria itu, ada penembakan oleh Brimob.

"Kami sudah merekomendasi kepada pihak Polri namun tidak ada implikasi secara langsung terhadap polisi yang melakukan penembakan dalam konflik-konflik agraria," kata Ifdhal.

Dalam data yang diperoleh dari Komnas HAM, dari Januari-Juni 2012 berikut urutyannya:

1. Polri mendapat 873 berkas pengaduan.
2. Korporasi mendapat 561 berkas pengaduan.
3. Pemda mendapat 371 berkas pengaduan.
4. Lembaga peradilan mendapat 262 berkas pengaduan.
5. Pemerintah pusat mendapat 137 berkas pengaduan.
6. BUMN mendapat 116 berkas pengaduan.
7. Kejaksaan mendapat 88 berkas pengaduan.
8. TNI mendapat 56 berkas pengaduan.
9. Rutan atau lapas mendapat 20 berkas pengaduan.
10. Lembaga pendidikan mendapat 8 berkas pengaduan.

Sedangkan pada 2011, Polri juga menempati urutan pertama berkas pengaduan dengan jumlah 1.839 berkas pengaduan. Urutan kedua ditempati perusahaan swasta dengan jumlah 1.068 berkas pengaduan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%