Kamis, 30/08/2012 13:23 WIB

Polri Nomor Wahid Diadukan Warga tentang Pelanggaran HAM

Ganessa - detikNews
Jakarta - Komnas HAM menyebutkan, pengaduan pelanggaran HAM pertama dari masyarakat seluruh Indonesia ditempati Polri. Setiap tahun, rata-rata ada seribu pengaduan pelanggaran HAM dari Polri.

"Dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, rata-rata di atas 1.000 pengaduan setiap tahunnya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri," ujar Nur Kholis, Wakil Ketua II bidang eksternal Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2012).

Nur Kholis mengatakan, setelah adanya pemisahan antara Polri dan TNI justru menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh Polri.

"Kewenangan yang banyak dimiliki oleh Polri ini, cenderung menimbulkan potensi dalam pelanggaran HAM," kata Nur Kholis.

Di tempat yang sama, Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM menuturkan, dalam sektor agraria Brimob sering melakukan penembakan. Bahkan dalam penyelesaian konflik agraria itu, ada penembakan oleh Brimob.

"Kami sudah merekomendasi kepada pihak Polri namun tidak ada implikasi secara langsung terhadap polisi yang melakukan penembakan dalam konflik-konflik agraria," kata Ifdhal.

Dalam data yang diperoleh dari Komnas HAM, dari Januari-Juni 2012 berikut urutyannya:

1. Polri mendapat 873 berkas pengaduan.
2. Korporasi mendapat 561 berkas pengaduan.
3. Pemda mendapat 371 berkas pengaduan.
4. Lembaga peradilan mendapat 262 berkas pengaduan.
5. Pemerintah pusat mendapat 137 berkas pengaduan.
6. BUMN mendapat 116 berkas pengaduan.
7. Kejaksaan mendapat 88 berkas pengaduan.
8. TNI mendapat 56 berkas pengaduan.
9. Rutan atau lapas mendapat 20 berkas pengaduan.
10. Lembaga pendidikan mendapat 8 berkas pengaduan.

Sedangkan pada 2011, Polri juga menempati urutan pertama berkas pengaduan dengan jumlah 1.839 berkas pengaduan. Urutan kedua ditempati perusahaan swasta dengan jumlah 1.068 berkas pengaduan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%