Detik.com News
Detik.com
Kamis, 30/08/2012 13:23 WIB

Polri Nomor Wahid Diadukan Warga tentang Pelanggaran HAM

Ganessa - detikNews
 Polri Nomor Wahid Diadukan Warga tentang Pelanggaran HAM
Jakarta - Komnas HAM menyebutkan, pengaduan pelanggaran HAM pertama dari masyarakat seluruh Indonesia ditempati Polri. Setiap tahun, rata-rata ada seribu pengaduan pelanggaran HAM dari Polri.

"Dalam pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, rata-rata di atas 1.000 pengaduan setiap tahunnya tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri," ujar Nur Kholis, Wakil Ketua II bidang eksternal Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2012).

Nur Kholis mengatakan, setelah adanya pemisahan antara Polri dan TNI justru menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh Polri.

"Kewenangan yang banyak dimiliki oleh Polri ini, cenderung menimbulkan potensi dalam pelanggaran HAM," kata Nur Kholis.

Di tempat yang sama, Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM menuturkan, dalam sektor agraria Brimob sering melakukan penembakan. Bahkan dalam penyelesaian konflik agraria itu, ada penembakan oleh Brimob.

"Kami sudah merekomendasi kepada pihak Polri namun tidak ada implikasi secara langsung terhadap polisi yang melakukan penembakan dalam konflik-konflik agraria," kata Ifdhal.

Dalam data yang diperoleh dari Komnas HAM, dari Januari-Juni 2012 berikut urutyannya:

1. Polri mendapat 873 berkas pengaduan.
2. Korporasi mendapat 561 berkas pengaduan.
3. Pemda mendapat 371 berkas pengaduan.
4. Lembaga peradilan mendapat 262 berkas pengaduan.
5. Pemerintah pusat mendapat 137 berkas pengaduan.
6. BUMN mendapat 116 berkas pengaduan.
7. Kejaksaan mendapat 88 berkas pengaduan.
8. TNI mendapat 56 berkas pengaduan.
9. Rutan atau lapas mendapat 20 berkas pengaduan.
10. Lembaga pendidikan mendapat 8 berkas pengaduan.

Sedangkan pada 2011, Polri juga menempati urutan pertama berkas pengaduan dengan jumlah 1.839 berkas pengaduan. Urutan kedua ditempati perusahaan swasta dengan jumlah 1.068 berkas pengaduan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%