detikcom
Kamis, 30/08/2012 01:54 WIB

Pasca Putusan MK, KPU Jadwal Ulang Tahapan Pemilu 2014

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi ulang seluruh parpol, KPU langsung menggelar rapat pleno. Salah satu yang diputuskan adalah menjadwal ulang tahapan Pemilu 2014.

"KPU akan melakukan perubahan pada peratururan menyangkut tahapan dan jadwal pemilu serta regulasi tentang verifikasi partai," kata anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM, Sigit Pamungkas kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Namun rapat pleno KPU yang digelar malam ini belum sampai pada teknis penanggalan jadwal ulang tersebut. Adapun yang tidak berubah adalah pendaftaran partai yang hendak mengikuti Pemilu 2014 yaitu tanggal terakhir pendaftaran tetap yaitu 7 September 2012 atau sesuai jadwal semula.

"Hanya saja, khusus bagi partai-lulus yang lulus Parlementery Treshold untuk penyerahan KTA diberi tenggat waktu khusus," ujar dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini.

"Tenggat waktu itu kurang lebih sama dengan jumlah hari sejak masa pendaftaran partai dibuka sampai dengan putusan MK dibuat. Kurang lebih sekitar 20-25 hari," lanjut Sigit.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan 14 partai politik atas uji materi UU No 8/2012 tentang pemilu legislatif. PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Selain itu, putusan MK juga mengharuskan parpol yang ada di parlemen saat ini diverifikasi ulang.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%