Kamis, 30/08/2012 01:54 WIB

Pasca Putusan MK, KPU Jadwal Ulang Tahapan Pemilu 2014

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi ulang seluruh parpol, KPU langsung menggelar rapat pleno. Salah satu yang diputuskan adalah menjadwal ulang tahapan Pemilu 2014.

"KPU akan melakukan perubahan pada peratururan menyangkut tahapan dan jadwal pemilu serta regulasi tentang verifikasi partai," kata anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM, Sigit Pamungkas kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Namun rapat pleno KPU yang digelar malam ini belum sampai pada teknis penanggalan jadwal ulang tersebut. Adapun yang tidak berubah adalah pendaftaran partai yang hendak mengikuti Pemilu 2014 yaitu tanggal terakhir pendaftaran tetap yaitu 7 September 2012 atau sesuai jadwal semula.

"Hanya saja, khusus bagi partai-lulus yang lulus Parlementery Treshold untuk penyerahan KTA diberi tenggat waktu khusus," ujar dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini.

"Tenggat waktu itu kurang lebih sama dengan jumlah hari sejak masa pendaftaran partai dibuka sampai dengan putusan MK dibuat. Kurang lebih sekitar 20-25 hari," lanjut Sigit.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan 14 partai politik atas uji materi UU No 8/2012 tentang pemilu legislatif. PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Selain itu, putusan MK juga mengharuskan parpol yang ada di parlemen saat ini diverifikasi ulang.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(asp/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%