Detik.com News
Detik.com

Kamis, 30/08/2012 01:54 WIB

Pasca Putusan MK, KPU Jadwal Ulang Tahapan Pemilu 2014

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi ulang seluruh parpol, KPU langsung menggelar rapat pleno. Salah satu yang diputuskan adalah menjadwal ulang tahapan Pemilu 2014.

"KPU akan melakukan perubahan pada peratururan menyangkut tahapan dan jadwal pemilu serta regulasi tentang verifikasi partai," kata anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan SDM, Sigit Pamungkas kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Namun rapat pleno KPU yang digelar malam ini belum sampai pada teknis penanggalan jadwal ulang tersebut. Adapun yang tidak berubah adalah pendaftaran partai yang hendak mengikuti Pemilu 2014 yaitu tanggal terakhir pendaftaran tetap yaitu 7 September 2012 atau sesuai jadwal semula.

"Hanya saja, khusus bagi partai-lulus yang lulus Parlementery Treshold untuk penyerahan KTA diberi tenggat waktu khusus," ujar dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini.

"Tenggat waktu itu kurang lebih sama dengan jumlah hari sejak masa pendaftaran partai dibuka sampai dengan putusan MK dibuat. Kurang lebih sekitar 20-25 hari," lanjut Sigit.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan 14 partai politik atas uji materi UU No 8/2012 tentang pemilu legislatif. PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Selain itu, putusan MK juga mengharuskan parpol yang ada di parlemen saat ini diverifikasi ulang.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%