detikcom
Rabu, 29/08/2012 17:03 WIB

Kalangan DPR Hormati Keputusan MK Soal PT Pemilu 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: detikcom
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Parliament Threshold (PT) 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 juga wajib mengikuti proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalangan DPR menghormati keputusan MK ini.

""Apapun keputusan MK kita dalam posisi menghormati keputusannya," kata Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Pandangan senada disampaikan Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa. Saan memandang apapun keputusan MK harus dilaksanakan sebagai ketetapan konstitusi yang harus dihormati.

"Apapun keputusan MK tentu harus kita hormati dan kita jalankan. Terkait dengan PT semangatnya kan hanya untuk mengefektifkan pemerintahan dari pusat sampai daerah," kata Saan mengapresiasi.

Ketua FPKB DPR Marwan Jafar juga mengapresiasi keputusan MK tersebut. Meskipun untuk klausul PT yang tidak menjadi nasional tetap mengembalikan ke UU Pileg sebelumnya.

"Untuk verifikasi PKB sudah siap 100 persen. Untuk PT hanya berlaku di pusat sebetulnya mereduksi semangat penyederhanaan parpol untuk meningkatkan kinerja parpol. Yang namanya parpol dalam koordinasi ya dari DPR pusat sampai daerah," katanya.

Partai Hanura juga menghormati keputusan MK. Hanura siap melaksanakan verifikasi di KPU.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%