Rabu, 29/08/2012 17:03 WIB

Kalangan DPR Hormati Keputusan MK Soal PT Pemilu 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: detikcom
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Parliament Threshold (PT) 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR. Semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 juga wajib mengikuti proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalangan DPR menghormati keputusan MK ini.

""Apapun keputusan MK kita dalam posisi menghormati keputusannya," kata Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Rabu (29/8/2012).

Pandangan senada disampaikan Sekretaris FPD DPR Saan Mustopa. Saan memandang apapun keputusan MK harus dilaksanakan sebagai ketetapan konstitusi yang harus dihormati.

"Apapun keputusan MK tentu harus kita hormati dan kita jalankan. Terkait dengan PT semangatnya kan hanya untuk mengefektifkan pemerintahan dari pusat sampai daerah," kata Saan mengapresiasi.

Ketua FPKB DPR Marwan Jafar juga mengapresiasi keputusan MK tersebut. Meskipun untuk klausul PT yang tidak menjadi nasional tetap mengembalikan ke UU Pileg sebelumnya.

"Untuk verifikasi PKB sudah siap 100 persen. Untuk PT hanya berlaku di pusat sebetulnya mereduksi semangat penyederhanaan parpol untuk meningkatkan kinerja parpol. Yang namanya parpol dalam koordinasi ya dari DPR pusat sampai daerah," katanya.

Partai Hanura juga menghormati keputusan MK. Hanura siap melaksanakan verifikasi di KPU.Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%