detikcom

Selasa, 28/08/2012 18:07 WIB

Jakarta Disebut PPATK Paling Tinggi Korupsinya, Ini Kata Foke

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - DKI Jakarta disebut Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai provinsi di urutan pertama dalam hal korupsi. DKI memiliki persentase 46,7 persen. Apa tanggapan Gubernur DKI Fauzi Bowo soal ini?

"Buat saya pemerintah DKI sudah transparan," kata Gubernur yang akrab disapa Foke, di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2012).

Foke menyatakan kesiapannya kalau Pemprov DKI diperiksa. DKI siap bekerjasama dan kooperatif. "Silakan diperiksa, kita tidak akan menutupi, menghalangi atau mempersulit," jelas Foke.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan persentase 46,7 persen, dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

"Jakarta paling tinggi tingkat korupsinya dilihat data per-provinsi," ujar Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, dalam pesan singkat, Senin (27/8).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%