Detik.com News
Detik.com
Selasa, 28/08/2012 18:07 WIB

Jakarta Disebut PPATK Paling Tinggi Korupsinya, Ini Kata Foke

Rina Atriana - detikNews
Jakarta Disebut PPATK Paling Tinggi Korupsinya, Ini Kata Foke
Jakarta - DKI Jakarta disebut Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai provinsi di urutan pertama dalam hal korupsi. DKI memiliki persentase 46,7 persen. Apa tanggapan Gubernur DKI Fauzi Bowo soal ini?

"Buat saya pemerintah DKI sudah transparan," kata Gubernur yang akrab disapa Foke, di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2012).

Foke menyatakan kesiapannya kalau Pemprov DKI diperiksa. DKI siap bekerjasama dan kooperatif. "Silakan diperiksa, kita tidak akan menutupi, menghalangi atau mempersulit," jelas Foke.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan persentase 46,7 persen, dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

"Jakarta paling tinggi tingkat korupsinya dilihat data per-provinsi," ujar Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, dalam pesan singkat, Senin (27/8).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%