detikcom
Senin, 27/08/2012 13:02 WIB

Selesaikan Kerusuhan Sampang, TNI Koordinasi dengan Polisi

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Bentrok antara kelompok warga dan penganut Syiah di Sampang, Madura, pecah pada Minggu (26/8). TNI pun siap berkoordinasi dengan polisi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Soal Sampang sekarang ini TNI sudah bekerja sama dengan kepolisian," ujar
Kapala staf umum TNI, Marsekal Madya TNI Daryatmo.

Hal itu disampaikan dia usai meresmikan pelatihan pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) di Lapangan Makodif I Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (27/8/2012).

Menurut dia, Pangdam Brawijaya sudah berkoordinasi dengan polda setempat untuk menyelesaikan masalah Sampang dengan sebaik-baiknya. Yang jelas TNI siap membantu polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Bagaimana dengan para pelakunya? "Untuk lebih detailnya silakan tanya ke kepolisian," kata Daryatmo.

Dalam bentrok antar kelompok massa di di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam Kecamatan Omben dan Dusun Gading Laok, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura, seorang tewas, puluhan orang luka-luka, dan 35 rumah dibakar. 8 Orang diduga pelaku kerusuhan telah diamankan.

Untuk meminimalkan kemungkinan pecah kembali bentrokan antar kelompok, semua kelompok yang membawa senjata tajam (sajam) pun dilucuti. Pelucutan sajam itu dilakukan aparat keamanan yang dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Jatim. Untuk meredakan situasi di tempat kejadian supaya tetap kondusif, dikerahkan 400 polisi dan 100 personel dari TNI.

Masalah ini mendapat perhatian Presiden SBY. Kepada jajaran pemda, SBY memerintahkan menuntaskan secara tuntas akar permasalahan antara dua kelompok yang bertikai. Sebab bentrokan yang meletus siang kemarin adalah kali kedua setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2011.


(vit/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%