detikcom
Senin, 27/08/2012 10:32 WIB

4 TKI Meninggal di Malaysia, Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI Dikritik

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
ilustrasi
Jakarta - 4 TKI asal Banyumas meninggal di Malaysia. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan WNI di Luar Negeri dikritik keras.

"Jadi saya melihat memang terjadi suatu masalah koordinasi yang seringkali menjadi fatal dari masing-masing pihak di eksekutif, contohnya menyangkut empat TKI yang kemarin meninggal saja mereka belum tahu. Saat rapat Panja dengan komisi IX, Kemenlu sudah mengakui tidak mempunyai data yang akurat tentang keberadaan jangan TKI tapi juga WNI pada umumnya di luar negeri," kritik anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah.

Hal ini disampaikan Poempida melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/6/2012).

Di sinilah kesulitannya kemudian dalam melakukan perlindungan terhadap WNI, khususnya TKI di luar negeri. Badan yang menempatkan TKI adalah BNP2TKI, sedangkan mekanisme perlindungannya selama ini melalui sistem asuransi ada di Kemenakertrans, namun ujung tombaknya ada di KBRI/Kemenlu.

"Harus tercipta suatu sistem koordinasi yang lebih baik lagi antar ketiga badan ini. Sehingga perkembangan apa pun dalam konteks perlindungan TKI/WNI di luar negeri dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peristiwa-peristiwa malang yang menimpa mereka pun dapat seyogyanya segera diketahui oleh ketiga badan ini, agar dapat segera diatasi bahkan jika mungkin diantisipasi,"tandasnya.

Empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, meninggal dunia secara misterius di Malaysia.

"Kami hanya mendapatkan kabar jika mereka meninggal dunia akibat kecelakaan kapal dan jenazah mereka ditemukan di perairan Malaysia," kata Udin, kakak almarhum Aryanto kepada wartawan, Sabtu (25/08/2012).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%