detikcom
Senin, 27/08/2012 10:32 WIB

4 TKI Meninggal di Malaysia, Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI Dikritik

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
ilustrasi
Jakarta - 4 TKI asal Banyumas meninggal di Malaysia. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan WNI di Luar Negeri dikritik keras.

"Jadi saya melihat memang terjadi suatu masalah koordinasi yang seringkali menjadi fatal dari masing-masing pihak di eksekutif, contohnya menyangkut empat TKI yang kemarin meninggal saja mereka belum tahu. Saat rapat Panja dengan komisi IX, Kemenlu sudah mengakui tidak mempunyai data yang akurat tentang keberadaan jangan TKI tapi juga WNI pada umumnya di luar negeri," kritik anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah.

Hal ini disampaikan Poempida melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/6/2012).

Di sinilah kesulitannya kemudian dalam melakukan perlindungan terhadap WNI, khususnya TKI di luar negeri. Badan yang menempatkan TKI adalah BNP2TKI, sedangkan mekanisme perlindungannya selama ini melalui sistem asuransi ada di Kemenakertrans, namun ujung tombaknya ada di KBRI/Kemenlu.

"Harus tercipta suatu sistem koordinasi yang lebih baik lagi antar ketiga badan ini. Sehingga perkembangan apa pun dalam konteks perlindungan TKI/WNI di luar negeri dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peristiwa-peristiwa malang yang menimpa mereka pun dapat seyogyanya segera diketahui oleh ketiga badan ini, agar dapat segera diatasi bahkan jika mungkin diantisipasi,"tandasnya.

Empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, meninggal dunia secara misterius di Malaysia.

"Kami hanya mendapatkan kabar jika mereka meninggal dunia akibat kecelakaan kapal dan jenazah mereka ditemukan di perairan Malaysia," kata Udin, kakak almarhum Aryanto kepada wartawan, Sabtu (25/08/2012).Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%