Senin, 27/08/2012 10:32 WIB

4 TKI Meninggal di Malaysia, Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI Dikritik

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
ilustrasi
Jakarta - 4 TKI asal Banyumas meninggal di Malaysia. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan WNI di Luar Negeri dikritik keras.

"Jadi saya melihat memang terjadi suatu masalah koordinasi yang seringkali menjadi fatal dari masing-masing pihak di eksekutif, contohnya menyangkut empat TKI yang kemarin meninggal saja mereka belum tahu. Saat rapat Panja dengan komisi IX, Kemenlu sudah mengakui tidak mempunyai data yang akurat tentang keberadaan jangan TKI tapi juga WNI pada umumnya di luar negeri," kritik anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah.

Hal ini disampaikan Poempida melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/6/2012).

Di sinilah kesulitannya kemudian dalam melakukan perlindungan terhadap WNI, khususnya TKI di luar negeri. Badan yang menempatkan TKI adalah BNP2TKI, sedangkan mekanisme perlindungannya selama ini melalui sistem asuransi ada di Kemenakertrans, namun ujung tombaknya ada di KBRI/Kemenlu.

"Harus tercipta suatu sistem koordinasi yang lebih baik lagi antar ketiga badan ini. Sehingga perkembangan apa pun dalam konteks perlindungan TKI/WNI di luar negeri dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peristiwa-peristiwa malang yang menimpa mereka pun dapat seyogyanya segera diketahui oleh ketiga badan ini, agar dapat segera diatasi bahkan jika mungkin diantisipasi,"tandasnya.

Empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, meninggal dunia secara misterius di Malaysia.

"Kami hanya mendapatkan kabar jika mereka meninggal dunia akibat kecelakaan kapal dan jenazah mereka ditemukan di perairan Malaysia," kata Udin, kakak almarhum Aryanto kepada wartawan, Sabtu (25/08/2012).Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%