detikcom
Senin, 27/08/2012 09:57 WIB

Pelantikan Pertama Tidak Sah, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Dilantik 2 Kali

Gede Suardana - detikNews
Lambang Kab Buleleng
Denpasar - Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra dilantik dua kali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2017. Pelantikan kedua digelar karena pelantikan pertama dianggap tidak sah.

Suradnyana dan Sutjidra dilantik untuk kedua kalinya, Senin (27/8/2012). Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika di rumah jabatan Jaya Sabha, Jl Surapati, Denpasar.

Sedangkan pelantikan pertama yang digelar di DPRD Buleleng dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga pada 24 Juni 2012, dianggap tidak sah.

Saat itu, Gubernur Pastika dalam keadaan sakit. Ia tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Akhirnya, Wakil Gubernur Puspayoga melantik bupati dan wakil bupati tanpa rekomendasi gubernur.

Pelantikan itu pun dianulir karena dianggap melanggar konstitusional. Pasalnya bupati dan wakil bupati tidak dilantik langsung oleh Gubernur Bali. "Kita tidak ingin terjadi pelanggaran konstitusional. Saya mendapat amanat konstitusional sebagai gubernur melantik bupati dan wakil bupati Buleleng," kata Pastika dalam sambutannya dalam pelantikan.

Pelantikan kedua kalinya ini hanya dihadiri DPRD Buleleng. Para anggota DPRD Buleleng, diboyong ke Jaya Sabha, Denpasar untuk menyaksikan pelantikan. Tak ada lagi, wali kota, bupati se-Bali menghadiri pelantikan ini.

Pelantikan yang digelar sederhana juga mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Polisi bersenjata berjaga di beberapa sudut rumah jabatan gubernur yang megah ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gds/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%