detikcom
Minggu, 26/08/2012 16:38 WIB

Polri Turunkan 1 Kompi Brimob dan 120 Anggota Dalmas di Lokasi Rusuh Sampang

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Kerusuhan kembali pecah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Omben, Kabupaten Sampang Madura. Untuk mencegah kerusuhan yang dipicu perbedaan paham agama ini semakin meluas, satu kompi Brimob dan 120 anggota Dalmas Polres Sampang - Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Polres Pamekasan dan Bangkalan diturunkan.

"Pasukan dan Kapolres Sampang dan korps masih di lapangan untuk melakukan upaya pencegahan agar kerusuhan tidak meluas," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Anang Iskandar kepada detikcom, Minggu (26/8/2012).

Anang juga mengatakan terdapat satu orang meninggal dalam kerusuhan tersebut. Sementara itu 5 rumah warga Syiah yang dibakar oleh massa.

"Pada saat sekarang sudah berkembang terjadinya pembakaran rumah warga Syiah. Lima rumah warga terbakar, satu orang meninggal dunia atas nama Mad Hasyim, 50 tahun, warga Karang Bayang, Sampang. Untuk korban lain, data menyusul," lanjutnya.

Sementara itu menurut Sekjen Ahlul Bait Indonesia, Ahmad Hidayat, 2 orang warga Syiah meninggal akibat luka bacok dalam kerusuhan ini. Mereka adalah Hamama dan Tohir. Ahmad mengatakan bahwa kerusuhan ini diawali dengan aksi pencegatan 20 orang santri dari Pekalongan yang ingin kembali ke pesantren oleh massa.

"Awalnya tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB, 20 orang santri yang berasal dari Pekalongan akan menuju pesantrennya. Tapi dicegat oleh puluhan massa yang melarang mereka masuk sambil mengancam akan membakar biu. Lalu sekitar pukul 12-an, mulai terjadi pembakaran rumah warga Syiah," ujar Ahmad kepada detikcom.

Sebelumnya pada Kamis (29/12/2011) juga terjadi amuk massa di dusun tersebut. Penyebabnya, warga desa menuding penganut Syiah melanggar perjanjian dan kesepakatan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%