detikcom
Kamis, 23/08/2012 12:57 WIB

Inilah Gambaran RUU Komponen Cadangan yang Atur Wajib Militer

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Komisi I DPR akan membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara setelah menuntaskan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Seperti apa gambaran UU Komponen Cadangan yang disebut-sebut mengatur wajib militer tersebut?

Pemerintah mengirimkan konsep RUU Komponen Cadangan untuk dibahas di Komisi I DPR pada tahun 2010. Kemudian Komisi I DPR melaksanakan sosialisasi untuk meminta pandangan publik.

"Hasilnya terdapat 3 masalah krusial. Pertama, banyak yang mempersalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945; kedua, ada beberapa pasal krusial; ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Kamis (23/8/2012).

Pasal-pasal krusial yang dimaksud seperti pasal 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi dan dianggap bertentangan dengan HAM. Juga pasal 8 tentang wajib mengikuti mobilisasi untuk PNS, pekerja, dan buruh minimal 5 tahun, dan pasal hukuman/sanksi bagi mereka yang tidak bersedia melaksanakannya.

"Banyak masyarakat memandang wajib militer belum mendesak, dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun ke depan dengan jumlah kekuatan sekarang sekitar 400.000 orang prajurit dianggap cukup. Sebaiknya dana yang tersedia digunakan untuk rumah dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan, dan mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern," kata Hasanuddin.

Nah karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, dan LSM, maka Komisi I DPR belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah. Pembahasan kemungkinan akan dilanjutkan setelah pembahasan UU Kamnas tuntas.

"Kita memang tidak perlu trauma dengan istilah wajib militer, karena di negara-negara demokratis seperti Amerika, Perancis, Inggris dan lain-lain sudah menerapkannya. Hanya saja RUU Komponen Cadangan harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM, dan lainnya," katanya.

Lalu apakah Komisi I DPR akan membahas RUU Komponen Cadangan tahun ini? "Saya kira tidak cukup waktunya karena Komisi I saat ini sedang membahas RUU Industri Pertahanan, RUU Penyiaran, RUU Veteran. Kita belum tahu kalau tahun 2013 nanti," tegasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%