detikcom

Kamis, 23/08/2012 12:57 WIB

Inilah Gambaran RUU Komponen Cadangan yang Atur Wajib Militer

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Komisi I DPR akan membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara setelah menuntaskan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Seperti apa gambaran UU Komponen Cadangan yang disebut-sebut mengatur wajib militer tersebut?

Pemerintah mengirimkan konsep RUU Komponen Cadangan untuk dibahas di Komisi I DPR pada tahun 2010. Kemudian Komisi I DPR melaksanakan sosialisasi untuk meminta pandangan publik.

"Hasilnya terdapat 3 masalah krusial. Pertama, banyak yang mempersalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945; kedua, ada beberapa pasal krusial; ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Kamis (23/8/2012).

Pasal-pasal krusial yang dimaksud seperti pasal 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi dan dianggap bertentangan dengan HAM. Juga pasal 8 tentang wajib mengikuti mobilisasi untuk PNS, pekerja, dan buruh minimal 5 tahun, dan pasal hukuman/sanksi bagi mereka yang tidak bersedia melaksanakannya.

"Banyak masyarakat memandang wajib militer belum mendesak, dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun ke depan dengan jumlah kekuatan sekarang sekitar 400.000 orang prajurit dianggap cukup. Sebaiknya dana yang tersedia digunakan untuk rumah dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan, dan mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern," kata Hasanuddin.

Nah karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, dan LSM, maka Komisi I DPR belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah. Pembahasan kemungkinan akan dilanjutkan setelah pembahasan UU Kamnas tuntas.

"Kita memang tidak perlu trauma dengan istilah wajib militer, karena di negara-negara demokratis seperti Amerika, Perancis, Inggris dan lain-lain sudah menerapkannya. Hanya saja RUU Komponen Cadangan harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM, dan lainnya," katanya.

Lalu apakah Komisi I DPR akan membahas RUU Komponen Cadangan tahun ini? "Saya kira tidak cukup waktunya karena Komisi I saat ini sedang membahas RUU Industri Pertahanan, RUU Penyiaran, RUU Veteran. Kita belum tahu kalau tahun 2013 nanti," tegasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%