detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 02:30 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 23/08/2012 12:57 WIB

Inilah Gambaran RUU Komponen Cadangan yang Atur Wajib Militer

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Komisi I DPR akan membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara setelah menuntaskan RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Seperti apa gambaran UU Komponen Cadangan yang disebut-sebut mengatur wajib militer tersebut?

Pemerintah mengirimkan konsep RUU Komponen Cadangan untuk dibahas di Komisi I DPR pada tahun 2010. Kemudian Komisi I DPR melaksanakan sosialisasi untuk meminta pandangan publik.

"Hasilnya terdapat 3 masalah krusial. Pertama, banyak yang mempersalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945; kedua, ada beberapa pasal krusial; ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Kamis (23/8/2012).

Pasal-pasal krusial yang dimaksud seperti pasal 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi dan dianggap bertentangan dengan HAM. Juga pasal 8 tentang wajib mengikuti mobilisasi untuk PNS, pekerja, dan buruh minimal 5 tahun, dan pasal hukuman/sanksi bagi mereka yang tidak bersedia melaksanakannya.

"Banyak masyarakat memandang wajib militer belum mendesak, dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun ke depan dengan jumlah kekuatan sekarang sekitar 400.000 orang prajurit dianggap cukup. Sebaiknya dana yang tersedia digunakan untuk rumah dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan, dan mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern," kata Hasanuddin.

Nah karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, dan LSM, maka Komisi I DPR belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah. Pembahasan kemungkinan akan dilanjutkan setelah pembahasan UU Kamnas tuntas.

"Kita memang tidak perlu trauma dengan istilah wajib militer, karena di negara-negara demokratis seperti Amerika, Perancis, Inggris dan lain-lain sudah menerapkannya. Hanya saja RUU Komponen Cadangan harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM, dan lainnya," katanya.

Lalu apakah Komisi I DPR akan membahas RUU Komponen Cadangan tahun ini? "Saya kira tidak cukup waktunya karena Komisi I saat ini sedang membahas RUU Industri Pertahanan, RUU Penyiaran, RUU Veteran. Kita belum tahu kalau tahun 2013 nanti," tegasnya.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%