detikcom
Rabu, 22/08/2012 22:36 WIB

Tawuran di Modoinding Minsel, 1 Orang Kritis Tertembus Senapan Angin

Asrar Yusuf - detikNews
Minahasa Selatan - Perkelahian antar kampung pecah di Kecamatan Modoinding, Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara. Dua kelompok pemuda dari Desa Makaaruyen dan Desa Wullurmaatus saling serang menggunakan senjata tajam.

Informasi yang dihimpun detikcom, pemicu perkelahian adalah penikaman yang dilakukan seorang warga desa Makaaruyen terhadap warga desa Wullurmaatus pada acara peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2012 lalu.

Tak terima dengan penikaman tersebut, pemuda Desa Wullurmaatus melakukan aksi balas dendam dengan menyerbu Desa Makaaruyen, Rabu (22/8/2012), pagi tadi. Aksi baku hantam pun akhirnya pecah di perbatasan kedua desa.

Sebanyak 6 orang terluka akibat pertikaian itu. Sedangkan satu orang lainnya kritis terkena peluru senjata angin. Selain itu, beberapa rumah warga hancur karena terkena lemparan batu. Sebuah mobil Taruna bernopol DB 4199 A juga ikut dirusak menggunakan parang dan besi.

Kapolsek Modoinding AKP Hasan Iyaku mengatakan telah menurunkan personilnya untuk mengamankan pertikaian dua desa tersebut. “Situasinya sekarang sudah kondusif, tapi kami tetap melakukan penjagaan di perbatasan kedua desa itu,” ujar Hasan Iyaku kepada detikcom, Rabu (22/8/2012) malam.

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya saat ini sedang memediasi pertemuan tokoh masyarakat dari kedua desa untuk membahas penyelesaian pertikaian.

“Kapolres Minsel AKBP Sumitro bahkan turun langsung memediasi. Saat ini pertemuan sedang berlangsung. Mudah-mudahan ditemui titik terangnya,” pungkas Hasan Iyaku.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%