detikcom
Senin, 20/08/2012 02:10 WIB

Presiden Minta Polisi Usut Tuntas Pelemparan Granat di Pospam Solo

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Pihak Istana menilai aksi penembakan dan pelemparan granat kepada pos pengamanan (pospam) di Glembegan, Solo tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu presiden meminta kepolisian untuk segera menuntaskan kasus tersebut.

"Tentu presiden sudah mendengar ya, tapi kita masih menunggu laporan yang lebih khusus, karena masih dilakukan penyelidikan ya," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Minggu (19/8/2012).

Menurut Julian, perbuatan itu dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan itu tidak bisa tolerir ,terlebih lagi ini ditujukan pada saat rakyat sedang mudik atau menjalankan halal bihalal silaturrahim di kampung halaman masing-masing.

"Hal-hal seperti itu harus bisa diantisipasi jangan sampai nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan di tempat lain atau di waktu yang lain," paparnya.

Seperti diketahui, dua polisi yang berjaga di Pos 5 Pengamanan Lebaran di perempatan Gemblegan Serengan, Surakarta terluka akibat tembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa penembakan terjadi Jumat (17/8) pukul 01.10 WIB. Barang bukti yang ditemukan dari lokasi kejadian adalah 6 proyektil dan 9 selongsong peluru merk Roger 9 milimeter.

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Asdjimain, telah memaparkan temuan beberapa selongsong peluru di Pospam Glembegan. Dari selongsong peluru yang ditemukan, kuat dugaan pelaku menggunakan senjata api jenis FN kaliber 9 mm.

Berselang satu hari kemudian, Sabtu (18/8), serangan ke pospam Gladag, Solo, terjadi. Pos itu dilempari granat berdaya ledak rendah oleh orang tak dikenal.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%