detikcom
Sabtu, 18/08/2012 17:48 WIB

Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1433 H Tanpa Muhammadiyah

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Pemerintah menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1433 H sore ini. Sejumlah ormas Islam menghadiri sidang tersebut, terkecuali Muhammadiyah. Menteri Agama Suryadharma Ali berharap ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu dapat menghadiri sidang Isbat serupa di tahun mendatang.

"Mudah-mudahan kalau tahun ini tidak hadir, ya tahun depan diusahakan hadir," ujar Suryadharma Ali sebelum sidang isbat di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/8/2012).

Namun begitu, Suryadharma menyesalkan ketidakhadiran Muhammadiyah dalam sidang isbat kali ini. Menurutnya, persatuan dan kebersamaan semestinya diutamakan dalam menyikapi perbedaan.

"Memang sangat disesalkan ya jika benar Muhammadiyah tidak hadir. Tapi kita belum tahu kalau benar Muhammadiyah tidak hadir. Sebetulnya perbedaan persamaan itu harus sama-sama kita hormati. Tetapi di tengah perbedaan ada yang paling utama, yaitu persatuan dan kebersamaan. Jadi kehadiran siapapun di tengah perbedaan itu penting dari aspek persamaan," tuturnya.

Dia juga berharap Lebaran saat ini memberi arti bagi masyarakat, terutama dalam hal perubahan sifat.

"Karena pada waktu Ramadan itu kan momentum penyucian diri, momentum untuk kita melakukan introspeksi ke belakang yang kurang baik, apa yang menyimpang, sehingga di Idul Fitri ini lahir pribadi-pribadi yang baru, mentalitas yang baru. Dengan demikian kita harapkan kehidupan ke depan lebih baik dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Sidang Isbat tersebut dimulai pukul 17.00 WIB. Wakil Menag Nasaruddin Umar tampak menghadiri sidang tersebut. Perwakilan sejumlah ormas juga hadir diantaranya MUI, Al Wasliyah, Persis, ICMI, Al Ijtihadiyah, LDII, dan Hidayatullah. Perwakilan dubes negara Islam juga hadir seperti dari Kedubes Brunei Darussalam, Palestina, dan Iran.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rmd/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%