JK Yakin Myanmar Akan Hentikan Konflik Muslim Rohingya

Jakarta - Mantan Wakil Presiden yang juga Ketua PMI Jusuf Kalla didorong oleh Presiden SBY menjadi utusan khusus RI untuk kasus rohingya. Setelah menemui Presiden Myanmar, JK kian optimis Myanmar akan menghentikan konflik dengan muslin Rohingya.

"Saya beruntung bisa diterima Presiden Myanmar U Thein Sein. Semula mereka menolak karena konflik di Rakhine dipandang sebagai urusan domestik. Kami meyakinkan datang dengan misi kemanusiaan. Jika pemerintah Myanmar bersikap tertutup justru akan memperkuat tekanan internasional," ungkap Kalla saat menerima Ketua BKSAP DPR Hidayat Nurwahid, di kediamannya, Jumat (17/8/2012).

Kalla menyampaikan dirinya tak hanya disambut di Naypidaw, Ibukota Myanmar, tapi juga mampir ke Sitwe, Rakhine, untuk melihat langsung kondisi pengungsi. Pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Turki Ahmet D dan istri PM Turki Emine Erdogan berkunjung ke Myanmar.

"Mereka dijamu pagi hari, sementara kita dapat jadwal sore hari. Mereka datang dengan bantuan konkret USD 1 juta, kita akan kirim bantuan pasca lebaran," ujar Kalla.

Hidayat merespon penjelasan Kalla dengan mengutarakan rencana kunjungan anggota DPR dari Fraksi PKS ke Myanmar pada Selasa (21/8) mendatang. "Kami akan memperkuat misi kemanusiaan itu dengan kerjasama parlemen, Myanmar sudah menyatakan akan menempuh jalur demokrasi, maka harus melindungi kaum minoritas dan menjalankan prinsip nondiskriminasi. Apalagi etnik Rohingya sudah ratusan tahun tinggal di wilayah Myanmar," sahut mantak Presiden PKS ini.

Delegasi FPKS terdiri dari 6 anggota DPR yang dipimpin Hidayat. "Ini merupakan tindak lanjut pertemuan DPP PKS dengan tokoh ormas dan lembaga kemanusiaan. Kami mendorong akan misi kemanusiaan di kawasan ASEAN diperluas, agar tercapai stabilitas dan kedamaian yang sesungguhnya di tiap negara anggota," jelas Abdul Hakim, Sekretaris FPKS.

Selain berdialog dengan Ketua Parlemen Myanmar, delegasi PKS diagendakan bertemu dengan Menteri Urusan Perbatasan dan Menteri Kesejahteraan Sosial. "Kita ingin Indonesia lebih aktif membantu penyelesaian masalah kemanusiaan. Apalagi posisi Indonesia selaku Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), punya mandat lebih besar," simpul Hidayat.

(van/edo)