Detik.com News
Detik.com
Jumat, 17/08/2012 11:31 WIB

Adnan Pandu Praja: Ada Faksi di Internal Polri Terkait Kasus Korlantas

Fajar Pratama - detikNews
Adnan Pandu Praja: Ada Faksi di Internal Polri Terkait Kasus Korlantas Ilustrasi
Jakarta - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja melontarkan pandangannya mengenai penanganan kasus Korlantas di Bareskrim Polri. Mantan sekretaris Kompolnas ini mengatakan ada faksi di internal Polri, di mana tak semua perwira setuju Bareskrim menangani perkara ini.

"Ada faksi di internal Polri. Saya mendengar sendiri dari teman-teman di Kompolnas dan temen-temen di kepolisian , bahwa kepolisian beda-beda suara," ujar Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (17/8/2012).

Adnan mengatakan, faksi ataupun ego sektoral itu harus dikesampingkan untuk kepentingan nasional. Dia mengingatkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Cukup disadari, ada ego sektoral, tapi kalau kita bicara konteks nasional semestinya yang sektoral itu semakin kecil," ujar Adnan.

Adnan menyatakan pihaknya saat ini hanya berupaya patuh pada undang-undang yang ada, yakni UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Ada banyak pasal yang memperkuat posisi KPK dalam sengketa perkara ini.

"Kalau kita hanya di Undang-undang saja. Di Undang-undang kan ada banyak pasal yang mengatakan kalau konteksnya supervisi bisa kita ambil alih. Kalau dia sudah jalan belum, ada koordinasi pasal 50. Jadi banyak pasal mengindikasikan bahwa KPK lan yang memiliki kewenangan," papar Adnan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%