detikcom
Jumat, 17/08/2012 11:31 WIB

Adnan Pandu Praja: Ada Faksi di Internal Polri Terkait Kasus Korlantas

Fajar Pratama - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja melontarkan pandangannya mengenai penanganan kasus Korlantas di Bareskrim Polri. Mantan sekretaris Kompolnas ini mengatakan ada faksi di internal Polri, di mana tak semua perwira setuju Bareskrim menangani perkara ini.

"Ada faksi di internal Polri. Saya mendengar sendiri dari teman-teman di Kompolnas dan temen-temen di kepolisian , bahwa kepolisian beda-beda suara," ujar Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (17/8/2012).

Adnan mengatakan, faksi ataupun ego sektoral itu harus dikesampingkan untuk kepentingan nasional. Dia mengingatkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Cukup disadari, ada ego sektoral, tapi kalau kita bicara konteks nasional semestinya yang sektoral itu semakin kecil," ujar Adnan.

Adnan menyatakan pihaknya saat ini hanya berupaya patuh pada undang-undang yang ada, yakni UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Ada banyak pasal yang memperkuat posisi KPK dalam sengketa perkara ini.

"Kalau kita hanya di Undang-undang saja. Di Undang-undang kan ada banyak pasal yang mengatakan kalau konteksnya supervisi bisa kita ambil alih. Kalau dia sudah jalan belum, ada koordinasi pasal 50. Jadi banyak pasal mengindikasikan bahwa KPK lan yang memiliki kewenangan," papar Adnan.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjr/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
60%
Kontra
40%