Detik.com News
Detik.com

Jumat, 17/08/2012 11:31 WIB

Adnan Pandu Praja: Ada Faksi di Internal Polri Terkait Kasus Korlantas

Fajar Pratama - detikNews
Adnan Pandu Praja: Ada Faksi di Internal Polri Terkait Kasus Korlantas Ilustrasi
Jakarta - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja melontarkan pandangannya mengenai penanganan kasus Korlantas di Bareskrim Polri. Mantan sekretaris Kompolnas ini mengatakan ada faksi di internal Polri, di mana tak semua perwira setuju Bareskrim menangani perkara ini.

"Ada faksi di internal Polri. Saya mendengar sendiri dari teman-teman di Kompolnas dan temen-temen di kepolisian , bahwa kepolisian beda-beda suara," ujar Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (17/8/2012).

Adnan mengatakan, faksi ataupun ego sektoral itu harus dikesampingkan untuk kepentingan nasional. Dia mengingatkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Cukup disadari, ada ego sektoral, tapi kalau kita bicara konteks nasional semestinya yang sektoral itu semakin kecil," ujar Adnan.

Adnan menyatakan pihaknya saat ini hanya berupaya patuh pada undang-undang yang ada, yakni UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Ada banyak pasal yang memperkuat posisi KPK dalam sengketa perkara ini.

"Kalau kita hanya di Undang-undang saja. Di Undang-undang kan ada banyak pasal yang mengatakan kalau konteksnya supervisi bisa kita ambil alih. Kalau dia sudah jalan belum, ada koordinasi pasal 50. Jadi banyak pasal mengindikasikan bahwa KPK lan yang memiliki kewenangan," papar Adnan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%