Jumat, 17/08/2012 11:31 WIB

Adnan Pandu Praja: Ada Faksi di Internal Polri Terkait Kasus Korlantas

Fajar Pratama - detikNews
Ilustrasi
Jakarta - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja melontarkan pandangannya mengenai penanganan kasus Korlantas di Bareskrim Polri. Mantan sekretaris Kompolnas ini mengatakan ada faksi di internal Polri, di mana tak semua perwira setuju Bareskrim menangani perkara ini.

"Ada faksi di internal Polri. Saya mendengar sendiri dari teman-teman di Kompolnas dan temen-temen di kepolisian , bahwa kepolisian beda-beda suara," ujar Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (17/8/2012).

Adnan mengatakan, faksi ataupun ego sektoral itu harus dikesampingkan untuk kepentingan nasional. Dia mengingatkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

"Cukup disadari, ada ego sektoral, tapi kalau kita bicara konteks nasional semestinya yang sektoral itu semakin kecil," ujar Adnan.

Adnan menyatakan pihaknya saat ini hanya berupaya patuh pada undang-undang yang ada, yakni UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Ada banyak pasal yang memperkuat posisi KPK dalam sengketa perkara ini.

"Kalau kita hanya di Undang-undang saja. Di Undang-undang kan ada banyak pasal yang mengatakan kalau konteksnya supervisi bisa kita ambil alih. Kalau dia sudah jalan belum, ada koordinasi pasal 50. Jadi banyak pasal mengindikasikan bahwa KPK lan yang memiliki kewenangan," papar Adnan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%