detikcom
Kamis, 16/08/2012 22:00 WIB

Duh! DPR Masih Banyak Menyisakan RUU pada Tahun Sidang 2011-2012

Ahmad Toriq - detikNews
Ruang Paripurna MPR/DPR (Ahmad Toriq/detikcom)
Jakarta - Kinerja DPR dalam fungsi legislasi pada tahun sidang 2011-2012 terbilang tidak cukup baik. Dalam empat masa sidang, masih banyak Rancangan Undang-undang (RUU) yang belum selesai.

"Dapat diungkapkan bahwa selama tahun sidang 2011-2012 yang ditutup akhir Juli lalu, capaian produk legislasi yang dihasilkan memang masih jauh dari harapan, karena capaian ini tidak berbanding lurus dengan perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan," kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Hal itu disampaikannya dalam pidato pembukaan tahun sidang 2012-2013 DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Marzuki mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian RUU. Dia menyebut perbedaan pandangan antar lembaga menjadi hambatan utama penyelesaian RUU.

"Beberapa kendala antara lain berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam terhadap suatu substansi, baik di antara DPR dengan Pemerintah maupun di antara fraksi-fraksi," paparnya.

Pada tahun sidang 2011-2012, DPR tercatat belum menyelesaikan delapan RUU. Di antaranya RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU Pangan, RUU Koperasi, RUU Lembaga Keuangan Mikro, RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Pendidikan Dokter, dan RUU Organisasi Masyarakat.

Oleh karenanya, Marzuki meminta Presiden membantu meminimalisir hambatan dalam penyelesaian RUU. "DPR berpandangan bahwa Prolegnas adalah tanggung jawab bersama," imbuhnya.

(trq/fdn)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel