detikcom

Rabu, 15/08/2012 19:04 WIB

Dendy Prasetia Tersangka Kasus Korupsi Alquran Mangkir dari Panggilan KPK

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Tersangka kasus suap pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran Dendy Prasetia mangkir dari panggilan KPK hari ini. KPK akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada Dirut PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara ini.

"Tersangka DP tidak hadir dan belum ada informasi dari yang bersangkutan mengenai ketidakhadiran itu," kata juru bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (15/8/2012).

Johan menjelaskan penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan langsung usai pemeriksaan pertama. "Tentu pemanggilan sebagai tersangka bisa dilakukan penahanan atau tidak. Jadi kita akan memanggil lagi untuk diperiksa sebagai tersangka," imbuhnya.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan ayah Dendy, anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabbar sebagai tersangka. Zulkarnaen hingga kini belum diperiksa KPK.

Dendy dan Zulkarnaen diduga mengarahkan peruntukkan anggaran Kementerian Agama untuk proyek Alquran dan laboratorium di Tsanawiyah termasuk mengarahkan pejabat di Kemenag agar memenangkan perusahaan tertentu sebagai pemegang proyek.

Johan menambahkan, pemanggilan terhadap Zulkarnaen akan dilakukan usai Lebaran. "Pemanggilan tersangka atau saksi siapa yang duluan itu bagian dari strategi, yang pasti ZD juga akan dipanggil habis Lebaran," kata dia.

Selain kasus pembahasan anggaran, KPK juga tengah menyelidiki perkara pengadaan Alquran dan laboratorium komputer Tsanawiyah yang dikerjakan Kemenag. "Sudah ada sekitar 15 orang yang dimintai keterangan terkait penyelidikan itu," ujar Johan.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fdn/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%