Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/08/2012 18:07 WIB

Prabowo Dipenjara karena Mengirim SMS Penghinaan

Andi Saputra - detikNews
Prabowo Dipenjara karena Mengirim SMS Penghinaan ilustrasi (hasan/detikcom)
Jakarta - Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menghukum 5 bulan penjara bagi pengirim SMS cabul. Sebelum putusan kasasi ini, Pengadilan Negeri (PN) Kendal pernah menghukum Dirut PDAM Kendal, Prabowo, terkait SMS yang menghina mantan teman wanitanya.

Seperti termuat dalam putusan PN Kendal yang dilansir website MA, kasus ini bermula saat Prabowo berkenalan dengan Nur Dewi Alfiyana pada 2007 hingga 2009. Mereka mengakhiri hubungan karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Pada pergantian tahun baru 2009-2010, Nur Dewi mengirimkan SMS selamat tahun baru ke nomor Prabowo. Karena tidak dibalas, Nur Dewi lalu mengirimkan pesan lagi beberapa kali ke Prabowo.

Namun siapa nyana, pada 13 Oktober 2010 jawaban SMS yang diterima Nur Dewi malah sebalinya, yaitu cacian dan hinaan.

"Jangan ngaco dan ganggu orang *****, sekali ***** ya tetap saja *****. Betapa rendah martabatmu. Kacian deh," demikian bunyi SMS yang dikirim Prabowo.

Lalu Nur Dewi memastikan siapa yang mengirim SMS tersebut. Tapi saat Nur Dewi menelepon nomor tersebut, malah dimatikan. Lantas muncul SMS di HP Nur Dewi yang berbunyi:

"Ya. lagi-lagi diganggu *****. Dengan sikapmu yang seperti ini pasti kamu akan selalu direndahkan orang. Jadinya kamu tidak akan ******. Gitu nasehat saya ya ****."

Mendapat SMS ini, Nur Dewi pun tidak terima karena merasa martabatnya direndahkan. Dia pun mengadu ke polisi sehingga Prabowo yang juga dosen Sekolah Tinggi Putra Bangsa harus berurusan dengan hukum.

Setelah duduk di kursi pesakitan, majelis hakim PN Kendal menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara.

"Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memilik muatan penghinaan'," demikian putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang dibuat oleh Abdul Latip, Wahyu Iswari dan Rosana Irawati. Putusan ini diketok pada 6 Januari 2011 lalu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%