detikcom
Rabu, 15/08/2012 18:07 WIB

Prabowo Dipenjara karena Mengirim SMS Penghinaan

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (hasan/detikcom)
Jakarta - Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menghukum 5 bulan penjara bagi pengirim SMS cabul. Sebelum putusan kasasi ini, Pengadilan Negeri (PN) Kendal pernah menghukum Dirut PDAM Kendal, Prabowo, terkait SMS yang menghina mantan teman wanitanya.

Seperti termuat dalam putusan PN Kendal yang dilansir website MA, kasus ini bermula saat Prabowo berkenalan dengan Nur Dewi Alfiyana pada 2007 hingga 2009. Mereka mengakhiri hubungan karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Pada pergantian tahun baru 2009-2010, Nur Dewi mengirimkan SMS selamat tahun baru ke nomor Prabowo. Karena tidak dibalas, Nur Dewi lalu mengirimkan pesan lagi beberapa kali ke Prabowo.

Namun siapa nyana, pada 13 Oktober 2010 jawaban SMS yang diterima Nur Dewi malah sebalinya, yaitu cacian dan hinaan.

"Jangan ngaco dan ganggu orang *****, sekali ***** ya tetap saja *****. Betapa rendah martabatmu. Kacian deh," demikian bunyi SMS yang dikirim Prabowo.

Lalu Nur Dewi memastikan siapa yang mengirim SMS tersebut. Tapi saat Nur Dewi menelepon nomor tersebut, malah dimatikan. Lantas muncul SMS di HP Nur Dewi yang berbunyi:

"Ya. lagi-lagi diganggu *****. Dengan sikapmu yang seperti ini pasti kamu akan selalu direndahkan orang. Jadinya kamu tidak akan ******. Gitu nasehat saya ya ****."

Mendapat SMS ini, Nur Dewi pun tidak terima karena merasa martabatnya direndahkan. Dia pun mengadu ke polisi sehingga Prabowo yang juga dosen Sekolah Tinggi Putra Bangsa harus berurusan dengan hukum.

Setelah duduk di kursi pesakitan, majelis hakim PN Kendal menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara.

"Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memilik muatan penghinaan'," demikian putusan yang dibuat oleh majelis hakim yang dibuat oleh Abdul Latip, Wahyu Iswari dan Rosana Irawati. Putusan ini diketok pada 6 Januari 2011 lalu.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%