Selasa, 14/08/2012 20:20 WIB

Antisipasi Macet, 1.414 Personel & 10 Posko Berjaga di Jalur Kalimalang

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
ilustrasi
Jakarta - Volume kendaraan bermotor di Jalan Raya Kalimalang, Jalan Raya Bekasi dan Cakung Jakarta Timur diprediksi terus meningkat menjelang Hari Raya Lebaran. Untuk mengantispasi kepadatan, 1.414 personel dan 10 posko akan berjaga di jalur tersebut.

"Untuk jalur yang dilalui roda dua ada di Jl. Raya Kalimalang dengan Jl. Raya Bekasi, Cakung," ujar Humas Polres Jakarta Timur Kompol Didik Haryadi saat dihubungi detikcom, Selasa (14/8/2012).

Menurutnya kepadatan pada arus pengendara roda dua di Kalimalang disebabkan karena kondisi jalan yang memang sempit dan tidak ada pembatas jalan. Sementara itu untuk di Cakung, dikhawatirkan pasar tumpah dapat membuat kemacetan.

Didik mengatakan jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan arus lalu lintas pengendara motor akan di alihkan jalur alternatif.

"Jika terjadi kepadatan kita akan memfungsikan jalur KBT sebagai jalur alternatif untuk ke arah Bekasi,"
sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Polres Jakarta Timur membuat 10 titik anggota 1.414 dari Jakarta Timur.

"Nantinya kita juga akan mendapat bantuan untuk tiap 10 titik posko dari Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya,"tutupnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(edo/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
83%
Kontra
17%