Selasa, 14/08/2012 18:32 WIB

Rp 7,8 M untuk HUT RI, Kemensetneg: Jangan Samakan dengan Kelurahan

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Dana yang disiapkan untuk membiayai pelaksanaan rangkaian puncak peringatan HUT ke-67 RI memang miliaran rupiah. Namun anggaran sebesar itu cukup pantas untuk kegiatan kenegaraan tingkat nasional yang melibatkan banyak tenaga.

"Jangan disamakan dengan upacara tingkat kelurahan dong," kata Ketua Peringatan Hari Besar Nasional, Lambock V Nahattands, kepada wartawan yang mencegatnya usai upacara pengukuhan Paskibraka 2012 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Saat ditanya lebih lanjut, Lambock tidak mengungkapkan berapa dana yang dianggarkan. Namun pria yang sehari-hari bertugas sebagai di Sekretariat Kemensetneg ini tidak membantah angka Rp 7,8 miliar yang dilansir oleh Forum Indonesia untuk Transparasi.

"Yang jelas selalu seimbang sesuai jenis kegiatannya. Jangan diukur dari besarannya saja, tapi juga kepantasan dan luas cakupannya. Ini kan harganya dilelang, nah bandingkan nanti semuanya," papar Lambock.

Dia juga tidak membantah bahwa ada anggaran untuk pengadaan pakaian seragam. Pakaian tersebut diperuntukkan kepada para petugas di lapangan, bukan para pejabat negara.

"Itu bukan untuk pejabat, tapi petugas," ujarnya.

Rangkaian puncak peringatan HUT RI, persiapannya berlangsung sejak bulan lalu yang dimulai dari dekorasi Istana serta pelatihan Paskibraka. Upacara melibatkan seribuan orang sebagai pengisi acaranya dan mengundang ribuan orang lagi sebagai hadirin.

Setelah upacara penaikkan dan penurunan bendera, dilanjutkan dengan resepsi kenegaraan kepada para wakil negara sahabat. Total kesibukan rangkaian puncak acara peringatan HUT RI bisa berlangsung selama sepekan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%