Selasa, 14/08/2012 18:32 WIB

Rp 7,8 M untuk HUT RI, Kemensetneg: Jangan Samakan dengan Kelurahan

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Dana yang disiapkan untuk membiayai pelaksanaan rangkaian puncak peringatan HUT ke-67 RI memang miliaran rupiah. Namun anggaran sebesar itu cukup pantas untuk kegiatan kenegaraan tingkat nasional yang melibatkan banyak tenaga.

"Jangan disamakan dengan upacara tingkat kelurahan dong," kata Ketua Peringatan Hari Besar Nasional, Lambock V Nahattands, kepada wartawan yang mencegatnya usai upacara pengukuhan Paskibraka 2012 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Saat ditanya lebih lanjut, Lambock tidak mengungkapkan berapa dana yang dianggarkan. Namun pria yang sehari-hari bertugas sebagai di Sekretariat Kemensetneg ini tidak membantah angka Rp 7,8 miliar yang dilansir oleh Forum Indonesia untuk Transparasi.

"Yang jelas selalu seimbang sesuai jenis kegiatannya. Jangan diukur dari besarannya saja, tapi juga kepantasan dan luas cakupannya. Ini kan harganya dilelang, nah bandingkan nanti semuanya," papar Lambock.

Dia juga tidak membantah bahwa ada anggaran untuk pengadaan pakaian seragam. Pakaian tersebut diperuntukkan kepada para petugas di lapangan, bukan para pejabat negara.

"Itu bukan untuk pejabat, tapi petugas," ujarnya.

Rangkaian puncak peringatan HUT RI, persiapannya berlangsung sejak bulan lalu yang dimulai dari dekorasi Istana serta pelatihan Paskibraka. Upacara melibatkan seribuan orang sebagai pengisi acaranya dan mengundang ribuan orang lagi sebagai hadirin.

Setelah upacara penaikkan dan penurunan bendera, dilanjutkan dengan resepsi kenegaraan kepada para wakil negara sahabat. Total kesibukan rangkaian puncak acara peringatan HUT RI bisa berlangsung selama sepekan.

(lh/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%