Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/08/2012 16:53 WIB

Ini Arti Kode-kode di Usulan Daerah Penerima DPID

Ferdinan - detikNews
Ini Arti Kode-kode di Usulan Daerah Penerima DPID
Jakarta - Staf Sekretariat Badan Anggaran DPR, Khaerudin, mengungkap arti pemberian kode dalam dokumen usulan nama daerah penerima alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Ada sejumlah kode yang digunakan terkait rekap pembahasan DPID.

Khaerudin mengatakan, kode-kode ini dibuat berdasarkan data yang diberikan Kasubag Rapat Banggar, Nando.

"Kertas ketikan berupa nama daerah dan besaran alokasi," kata Khaerudin saat bersaksi dalam sidang terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Ini arti kode-kode yang diungkap Khaerudin di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo:

-p1: Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng
-p2: Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir
-p3: Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey
-p4: Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung
-Pim: pimpinan Banggar

Selain itu ada kode lain yakni kode fraksi. "Salah satunya PD, PG, PAN," tutur Khaerudin. Ada pula kode 'a', merujuk pada anggota Banggar.

Kesemua kode artinya, usulan nama daerah penerima DPID diajukan oleh pimpinan, anggota Banggar atau pun fraksi di DPR.

Khaerudin menjelaskan kode ini dibuat berdasarkan dari Pak Nando. "Kalau kode berdasarkan dari Pak Nando," ujarnya.

Selain kode berupa huruf atau pun paduan huruf dan angka, Khaeruddin juga membuat kode warna. Kode ini dimaksudkan untuk mempermudah catatan adanya perubahan alokasi. Kode warna ini, sebutnya tidak berkaitan dengan partai. "Inisiatif saya," tutur Khaerudin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/aan)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%
MustRead close