detikcom
Selasa, 14/08/2012 16:53 WIB

Ini Arti Kode-kode di Usulan Daerah Penerima DPID

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Staf Sekretariat Badan Anggaran DPR, Khaerudin, mengungkap arti pemberian kode dalam dokumen usulan nama daerah penerima alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Ada sejumlah kode yang digunakan terkait rekap pembahasan DPID.

Khaerudin mengatakan, kode-kode ini dibuat berdasarkan data yang diberikan Kasubag Rapat Banggar, Nando.

"Kertas ketikan berupa nama daerah dan besaran alokasi," kata Khaerudin saat bersaksi dalam sidang terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Ini arti kode-kode yang diungkap Khaerudin di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo:

-p1: Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng
-p2: Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir
-p3: Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey
-p4: Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung
-Pim: pimpinan Banggar

Selain itu ada kode lain yakni kode fraksi. "Salah satunya PD, PG, PAN," tutur Khaerudin. Ada pula kode 'a', merujuk pada anggota Banggar.

Kesemua kode artinya, usulan nama daerah penerima DPID diajukan oleh pimpinan, anggota Banggar atau pun fraksi di DPR.

Khaerudin menjelaskan kode ini dibuat berdasarkan dari Pak Nando. "Kalau kode berdasarkan dari Pak Nando," ujarnya.

Selain kode berupa huruf atau pun paduan huruf dan angka, Khaeruddin juga membuat kode warna. Kode ini dimaksudkan untuk mempermudah catatan adanya perubahan alokasi. Kode warna ini, sebutnya tidak berkaitan dengan partai. "Inisiatif saya," tutur Khaerudin.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fdn/aan)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%