Selasa, 14/08/2012 16:53 WIB

Ini Arti Kode-kode di Usulan Daerah Penerima DPID

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Staf Sekretariat Badan Anggaran DPR, Khaerudin, mengungkap arti pemberian kode dalam dokumen usulan nama daerah penerima alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Ada sejumlah kode yang digunakan terkait rekap pembahasan DPID.

Khaerudin mengatakan, kode-kode ini dibuat berdasarkan data yang diberikan Kasubag Rapat Banggar, Nando.

"Kertas ketikan berupa nama daerah dan besaran alokasi," kata Khaerudin saat bersaksi dalam sidang terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Ini arti kode-kode yang diungkap Khaerudin di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo:

-p1: Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng
-p2: Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir
-p3: Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey
-p4: Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung
-Pim: pimpinan Banggar

Selain itu ada kode lain yakni kode fraksi. "Salah satunya PD, PG, PAN," tutur Khaerudin. Ada pula kode 'a', merujuk pada anggota Banggar.

Kesemua kode artinya, usulan nama daerah penerima DPID diajukan oleh pimpinan, anggota Banggar atau pun fraksi di DPR.

Khaerudin menjelaskan kode ini dibuat berdasarkan dari Pak Nando. "Kalau kode berdasarkan dari Pak Nando," ujarnya.

Selain kode berupa huruf atau pun paduan huruf dan angka, Khaeruddin juga membuat kode warna. Kode ini dimaksudkan untuk mempermudah catatan adanya perubahan alokasi. Kode warna ini, sebutnya tidak berkaitan dengan partai. "Inisiatif saya," tutur Khaerudin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close