detikcom
Selasa, 14/08/2012 16:53 WIB

Ini Arti Kode-kode di Usulan Daerah Penerima DPID

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Staf Sekretariat Badan Anggaran DPR, Khaerudin, mengungkap arti pemberian kode dalam dokumen usulan nama daerah penerima alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah. Ada sejumlah kode yang digunakan terkait rekap pembahasan DPID.

Khaerudin mengatakan, kode-kode ini dibuat berdasarkan data yang diberikan Kasubag Rapat Banggar, Nando.

"Kertas ketikan berupa nama daerah dan besaran alokasi," kata Khaerudin saat bersaksi dalam sidang terdakwa Wa Ode Nurhayati di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Ini arti kode-kode yang diungkap Khaerudin di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo:

-p1: Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng
-p2: Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir
-p3: Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey
-p4: Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung
-Pim: pimpinan Banggar

Selain itu ada kode lain yakni kode fraksi. "Salah satunya PD, PG, PAN," tutur Khaerudin. Ada pula kode 'a', merujuk pada anggota Banggar.

Kesemua kode artinya, usulan nama daerah penerima DPID diajukan oleh pimpinan, anggota Banggar atau pun fraksi di DPR.

Khaerudin menjelaskan kode ini dibuat berdasarkan dari Pak Nando. "Kalau kode berdasarkan dari Pak Nando," ujarnya.

Selain kode berupa huruf atau pun paduan huruf dan angka, Khaeruddin juga membuat kode warna. Kode ini dimaksudkan untuk mempermudah catatan adanya perubahan alokasi. Kode warna ini, sebutnya tidak berkaitan dengan partai. "Inisiatif saya," tutur Khaerudin.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%