detikcom
Selasa, 14/08/2012 14:53 WIB

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Husni Kamil Malik (Ari S/ detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2014. Hal ini sesuai amanat undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Pasal 152 ayat 6 yang berbunyi, pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kami berpandangan pemilu yang demokratis, yang berintegrasi, ada sumbangan dari pemantau, ada kegiatan dari pemantauan itu sendiri. Kita membuka, mengajak partisipasi pemantau sejak awal," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik saat jumpa pers di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2012).

Husni mengatakan, KPU juga mengeluarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2012 tentang pemantau dan tata cara. Pemantauan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

"Dalam peraturan tersebut, dimuat perysaratan, tata cara pendaftaran, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, kode etik dan ketentuan lainnya," jelas Husni.

Husni melanjutkan, persyaratan pemantau yaitu harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar serta memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pemantau pemilu juga bisa dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik dan perseorangan dari luar negeri.

"Pemantau pemilu yang bisa mendaftar dan diakreditasi oleh KPU meliputi LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat," katanya.

Untuk pemantau luar negeri, lanjut Husni, harus mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain. "Dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan. Selain itu tentu haru memperoleh visa dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku," katanya.Next

Halaman 1 2

Ikuti sejumlah peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 12.45 WIB

(jor/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%