Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/08/2012 14:53 WIB

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014 Husni Kamil Malik (Ari S/ detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2014. Hal ini sesuai amanat undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Pasal 152 ayat 6 yang berbunyi, pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kami berpandangan pemilu yang demokratis, yang berintegrasi, ada sumbangan dari pemantau, ada kegiatan dari pemantauan itu sendiri. Kita membuka, mengajak partisipasi pemantau sejak awal," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik saat jumpa pers di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2012).

Husni mengatakan, KPU juga mengeluarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2012 tentang pemantau dan tata cara. Pemantauan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

"Dalam peraturan tersebut, dimuat perysaratan, tata cara pendaftaran, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, kode etik dan ketentuan lainnya," jelas Husni.

Husni melanjutkan, persyaratan pemantau yaitu harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar serta memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pemantau pemilu juga bisa dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik dan perseorangan dari luar negeri.

"Pemantau pemilu yang bisa mendaftar dan diakreditasi oleh KPU meliputi LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat," katanya.

Untuk pemantau luar negeri, lanjut Husni, harus mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain. "Dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan. Selain itu tentu haru memperoleh visa dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku," katanya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(jor/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%