Detik.com News
Detik.com
Selasa, 14/08/2012 14:53 WIB

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014 Husni Kamil Malik (Ari S/ detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2014. Hal ini sesuai amanat undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

"Pasal 152 ayat 6 yang berbunyi, pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kami berpandangan pemilu yang demokratis, yang berintegrasi, ada sumbangan dari pemantau, ada kegiatan dari pemantauan itu sendiri. Kita membuka, mengajak partisipasi pemantau sejak awal," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik saat jumpa pers di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2012).

Husni mengatakan, KPU juga mengeluarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2012 tentang pemantau dan tata cara. Pemantauan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

"Dalam peraturan tersebut, dimuat perysaratan, tata cara pendaftaran, wilayah kerja, tanda pengenal, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, kode etik dan ketentuan lainnya," jelas Husni.

Husni melanjutkan, persyaratan pemantau yaitu harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar serta memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pemantau pemilu juga bisa dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik dan perseorangan dari luar negeri.

"Pemantau pemilu yang bisa mendaftar dan diakreditasi oleh KPU meliputi LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri dan perwakilan negara sahabat," katanya.

Untuk pemantau luar negeri, lanjut Husni, harus mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain. "Dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan. Selain itu tentu haru memperoleh visa dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku," katanya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%